GenPI.co Ntb - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan pemerintah tak terima dengan ancaman pembatalan MotoGP bila kewajiban karantina diberlakukan.
“Saya ingin sampaikan secara tegas kita ini negara hukum. Indonesia adalah negara hukum yang sudah menerapkan pengendalian pandemi sesuai kaidah terbaik, dan kita sudah menjadi best practice,” katanya, Senin (17/1) dikutip dari Antara.
Sebelumnya, CEO Dorna Sport Carmelo Ezpeleta berencana membatalkan ajang MotoGP jika tetap memberlakukan aturan wajib karantina.
BACA JUGA: Pesan Tokoh Hindu Pada Perhelatan MotoGP
Dijelaskan Sandiaga, Indonesia sedang fokus dalam menangani pandemi dan kebijakan ekonomi.
Oleh sebab itu, pemerintah tak akan menerima ancaman dari pihak yang mengaku siap membatalkan MotoGP karena kebijakan penanganan pandemi.
BACA JUGA: MotoGP 2022, Inilah Harapan Tokoh Islam dan Hindu di Lombok
“Kita akan selesaikan kewajiban (penanganan pandemi dan kebangkitan ekonomi) kita,” tandasnya.
Sandiaga menyampaikan travel bubble menjadi skema yang diterapkan pada periode karantina yang berlaku untuk kru, pembalap, dan officials MotoGP untuk menginap di sebuah hotel khusus.
BACA JUGA: Hore, Kapasitas Penonton MotoGP Ditambah Jadi 100 Ribu
Seluruh pertugas yang terlibat di hotel maupun Sirkuit Mandalika seperti supir, pengurus hotel, petugas kebersihan, dan kru lokal tak diizinkan berinteraksi dengan pihak di luar bubble.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
