GenPI.co Ntb - Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Menang Lalu Ahmad Zaini buka suara perihal usulan pemberhentian dirinya oleh DPRD Lombok Barat.
Menurut dia, ketentuan dan syarat pemberhentian direksi BUMD telah diatur secara spesifik dalam PP 54 Tahun 2017 dan Permendagri 37 Tahun 2018.
"Saya menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada Bupati Lombok Barat dan Wali Kota Mataram," ungkap Zaini kepada GenPI.co NTB, Sabtu (20/5).
Dia menjelaskan keduanya merupakan pemilik dan pemegang saham melalui mekanisme rapat umum pemegang saham (RUPS).
"Pemerintah merupakan satu-satunya pihak yang berwenang melakukan pemberhentian dan pengangkatan direksi BUMD," ujar Zaini.
Zaini meyakini pemerintah selalu berpedoman ketentuan peraturan yang berlaku.
Menurut Zaini, ketidakhadirannya memenuhi undangan DPRD Lombok Barat pada Rabu (17/5) bukan tanpa alasan. Dia mengaku juga diwakili pada undangan lainnya.
"Pada saat bersamaan, saya harus menghadiri undangan lainnya yang terlebih dahulu terjadwal dan itu juga tidak boleh berwakil," kata Zaini.
Lulusan Unuversitas Gadjah Mada (UGM) itu pun menyerahkan kepada publik soal motif DPRD Lombok Barat.
"Biar publik menilai tujuan DPRD. Kan, suasana politik. Sekali nggak hadiri undangan malah mau dicopot," herannya.
Dia mengaku masa jabatan direktur utama akan berakhir pada 27 Oktober 2024.
Zaini pun akan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab memimpin PDAM Giri Menang.
"Saya akan menjalani tugas secara profesional sebagaimana mestinya sampai batas akhir jabatan," imbuh Zaini. (*)