GenPI.co Ntb - Kursi jabatan strategis di sejumlah dinas yang tidak berpenghuni mendapat sorotan dari DPRD Lombok Tengah.
Anggota DPRD Lombok Tengah fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Haji Ahmad Supli mengkritik molornya pelaksanaan mutasi yang diwacanakan sejak Januari 2023.
Menurut Supli, pihaknya sudah sering menyampaikan bahwa kinerja pemerintahan saat ini lamban dan suka menunda waktu sehingga membawa persoalan, seperti pendapat asli daerah (PAD) tidak masuk.
"Akibat molornya mutasi ini program terhambat dan psikologis aparatur sipil negara (ASN) terganggu," kata Supli kepada GenPI.co NTB, Jumat (5/5).
Supli menjelaskan tidak ada kejelasan terkait faktor pegawai diangkat dan diberhentikan.
"Mental mereka tentunya menjadi terganggu karena ini menyangkut jenjang karier dan masa kenyamanannya," ujar Supli.
Pihaknya pun meminta mutasi segera dilakukan karena konsepnya sudah jadi sejak lama.
“Akan tetapi, oleh kepala BKPP mengatakan masih menunggu bupati," jelas mantan pengacara itu.
Pihaknya khawatir ada citra yang muncul bahwa program tetap berjalan meskipun jabatan kosong.
"Faktanya beberapa program di dinas terhambat. Paling berat dampaknya ialah mengganggu psikologis ASN," ucap dewan dapil satu Praya-Praya Tengah itu.
Supli tidak ingin orang yang sudah menyuguhkan hal terbaik bagi pembangunan daerah justru tak diberikan jabatan semestinya. (*)