GenPI.co Ntb - Anggota DPRD NTB Tuan Guru Najamuddin Mustafa merespons pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri soal modus pokok-pokok pikiran (pokir) dan dana hibah kalangan DPRD.
Politikus PAN itu mempersilakan KPK turun di NTB. Menurut dia, pokir adalah program yang sah sesuai amanat undang-undang.
Namun, pihaknya tidak memungkiri permasalahan yang terjadi terletak pada proses dan pelaksanaan program pokir tersebut.
"Alokasi penentuan program pokir jauh dari asas transparansi dan keterbukaan," kata Najamuddin kepada GenPI.co NTB, Selasa (4/4).
Dia mengaku tidak saling tahu siapa yang mendapatkan nominal paling banyak dan sedikit.
"Siapa yang paling banyak? Siapa yang paling sedikit? Padahal seharusnya prosesnya terbuka,” ujar legislator asal Lombok Timur itu.
Setiap tahun, ada alokasi sekitar Rp 350 miliar yang merupakan program pemerintah dari pokir DPRD.
"Distribusi program tersebut dibahas di ruang gelap," tegas Najamuddin.
Namun, anggota DPRD mendapat alokasi program pokir yang sudah ditetapkan menjadi bagiannya.
Belakangan terkuak bahwa alokasi pokir tersebut tidak sama untuk setiap anggota.
"Mirisnya, ada anggota yang alokasinya sangat kecil, sedangkan di sisi lain ada anggota mendapat alokasi pokir jumbo," herannya.
Najamuddin menduga ada dalang yang mengatur-atur sehingga alokasi pokir bisa seperti itu. (*)