GenPI.co Ntb - Anggota DPRD Lombok Tengah Haji Ahmad Supli menyebut manajemen pemerintahan di Kabupaten Lombok Tengah tidak jalan.
Sebab, banyak kursi jabatan di dinas masih kosong. Selain itu, masih banyak juga ASN yang dobel jabatan, seperti lurah Leneng yang menjabat kepala desa.
"Saat paripurna, saya sampaikan keberatan karena lurah Leneng menjabat di dua tempat. Ini membuat kondisi yang tidak sehat," kata Supli kepada GenPI.co NTB, Selasa (28/3).
Politikus PKS itu menilai di Lombok Tengah tidak kekurangan orang yang cerdas.
Menurut dia, mereka seharusnya ditempatkan untuk mengisi jabatan kosong.
"Bupati harus segera melakukan mutasi agar roda pemerintahan terarah," ujar Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah itu.
Sementara itu, Sekda Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya membantah pernyataan Supli yang menyebut manajemen pemerintahan tidak jalan.
"Buktinya berbagai pembangunan di Lombok Tengah ini tetap jalan," kata Firman saat dihubungi terpisah oleh GenPI.co NTB, Selasa (28/3).
Firman menegaskan ada beberapa pertimbangan sehingga mutasi belum bisa dilaksanakan.
"Lambatnya mutasi tidak akan menggangu ritme kerja," ungkap Firman.
Pihaknya membutuhkan diskusi untuk menemukan kesepakatan karena menempatkan orang butuh pertimbangan.
"Kami upayakan dalam waktu dekat. Insyaallah, bulan depan," kata mantan Kepala PUPR Lombok Tengah itu. (*)