GenPI.co Ntb - Ratusan kontraktor yang mengerjakan proyek fisik pada 2022 belum juga mendapatkan pelunasan haknya dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.
Salah satunya ialah Rahmatullah Jayadi. Dia mengaku mengerjakan proyek dengan nilai Rp 2 miliar dari pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.
"Kondisi sekarang ini ratusan kontraktor belum dibayar atau dibayar sebagian," katanya, Senin (27/2).
Menurut Rahmatullah, para kontraktor baru mendapatkan 25-30 persen dari pagu anggaran masing-masing proyek.
"Jumlah itu tentu tidak akan menutupi cost tenaga kerja," ucap Rahmatullah.
Wakil Ketua Kadin Lombok Timur itu mengungkapkan pembayaran proyek selalu ditunda dalam tiga tahun terakhir.
"Proyek pada 2020 dibayar 2021. Untuk 2021 dibayar 2022. Proyek pada 2022 sampai sekarang belum dilunasi," sebutnya.
Pihaknya pun tidak bisa lagi berbicara keuntungan. Sebab, keuntungan habis untuk bayar bunga bank.
Menurutnya, pemerintah telah gagal membina UMKM dengan regulasi seperti saat ini.
"Bagaimana kami bisa berkembang? Kami belum bayar karyawan, tenaga, dan belum lunasi toko bangunan yang kami bina," ucap Rahmatullah.
Rahmatullah pun meminta kejelasan dari Pemprov NTB soal pelunasan hak-haknya.
"Bila perlu, rilis di media kapan akan bayar," kata Rahmatullah.
Pihaknya meminta haknya segera dilunasi tanpa dicicil karena kontraktor merasa dibebani.
"Saya menjadi kontraktor selama sepuluh tahun. Pada pemerintahan Zul-Rohmi ini kami tersiksa," ucapnya.
Sementara itu, Gubernur NTB Zulkieflimansyah yang berusaha dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp belum memberikan jawaban. Saat ditelepon GenPI.co, panggilan ditolak.
Sekda NTB Lalu Gita Aryadi yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp juga belum memberikan jawaban. Ditelepon pun tidak memberi jawaban. (*)