GenPI.co Ntb - Isu dugaan permainan, dalam proyek fisik SMK dari dana alokasi khusus (DAK) Dikbud NTB disoroti banyak pihak.
Salah satunya, dari Gerakan Rakyat Menggugat dan Aliansi Pemuda Peduli Penegakan Hukum NTB.
Menanggapi isu tersebut, kelompok ini pun melayangkan laporan ke Polda NTB.
Laporan dilayangkan, atas dasar dugaan penyelewengan keuangan dan suap atau gratifikasi.
Perwakilan pelapor, Ruslan mengatakan, ada dugaan penentuan perusahaan badan usaha sebagai supplier secara bersama.
Perencaan bersama ini, didudga dilakukan orang yang memiliki hubungan dengan oknum pejabat di Dikbud NTB.
Hal itu, mengakibatkan keterlambatan realisasi anggaran. Hal ini didukung fakta serta kondisi di lapangan.
Dia mencontohkan, tahap perencanaan pembangunan ruang Kelas, dan ruang laboratorium di SMAN 11 Mataram.
Kemudian juga di SMAN 1 Jonggat, di mana terdapat bukti transfer bertuliskan fee atau uang pelicin.
"Kami menemukan bukti permulaan untuk melakukan penyelidikan gratifikasi oleh suplier," katanya kepada GenPI NTB, Rabu (7/9/2022).
Masih kata Ruslan, penentuan didasarkan surat keputusan nomor 183/PSMK-DIKBUD/2022 tertanggal 19 Agustus 2022.
Di mana terdapat, kesalahan mekanisme penentuan suplier dan mekanisme dalam hal penentuan kualifikasi dan lokasi.
"Ini bagian dari bukti permulaan atas adanya dugaan suap dan gratifikasi," ujarnya.
Dalam penentuan, pihaknya mendapat dugaan praktek monopoli di mana satu perusahaan mengerjakan banyak sekolah.
"Ini juga bagian dari bukti permulaan adanya potensi dugaan gratifikasi dan atau suap," jelasnya.
Maka, untuk kepastian hukum terhadap siapa saja, penting dilakukan penyelidikan oleh Polda NTB.(*)