GenPI.co Ntb - Ketua DPD Demokrat NTB, Indra Jaya Usman Putra, memberikan tanggapan mengenai dana alokasi khusus (DAK) fisik ini.
Dia meminta, agar tidak terus membuat gaduh maka persoalan itu sebaiknya diusut oleh aparat penegak hukum.
"Seperti kata gubernur, sebaiknya diusut agar terang siapa yang bermain," katanya kepada GenPi.co NTB, Jumat (12/8/2022).
Bagi Iju-sapaan akrabnya, dalam persoalan ini hanya aparat penegak hukum (APH) yang memiliki kewenangan.
"Jangan sampai kegaduhan ini berlanjut karena dinas mengabaikan arahan pak gubernur," tegasnya.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), semestinya mendukung penuh program Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.
Bukan malah sebaliknya, mencoba bermain-main. Hal tersebut, bakal membuat citra buruk di publik.
"Saya duga pak gub tidak tahu kalau ada yang bermain," ucapnya.
Penelusuran GenPI NTB, meski masih perencanaan, namun sejumlah bukti transfer fee atau uang pelicin beredar.
Disinyalir transfer bertuliskan fee itu, merupakan uang pengamanan atau untuk meredam sumber-sumber keributan.
Sumber media ini pun gamblang menjelaskan, bahwa sudah ada fee masuk kendati pengerjaan belum dimulai.
Oknum di Dinas Dikbud NTB ini, memanfaatkan situasi dengan mengerahkan penanggung jawab (PJ) di setiap wilayah.
Peran PJ, mengambil fee proyek kepada beberapa supplier, dengan jaminan mendapatkan pekerjaan dari DAK fisik.
Bukan tidak mendasar, kesepakatan untuk mendapatkan proyek memang sudah dijamin oknum di Dikbud NTB.
Selain mengutip fee proyek, PJ wilayah juga diminta oknum Dikbud itu mengamankan sumber-sumber keributan.(*)