GenPI.co Ntb - Letupan-letupan ketidakwajaran dana alokasi khusus (DAK) lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB yang terjadi diawali beredarnya dugaan free transfer.
Dalam bukti transfer itu tertulis fee dengan nama sekolah. Yang terbaru, media ini mendapatkan bukti transfer dengan tertulis fee untuk SMK 4.
Sumber media ini pun menyampaikan, riuh yang muncul soal DAK ini sejatinya tak diperkirakan. Penanggung jawab di masing-masing wilayah sudah jelas.
Tiap kabupaten dan kota memiliki semacam koordinator. Tugasnya apa? memastikan bila suplier atau penyuplai dapat masuk ke sekolah tersebut.
Sejumlah nama pun dengan gamblang disebutkan.
Bila penangung jawab ini berani seperti ini, kata dia, bukan tanpa alasan. Ada garansi dari oknum di Dinas Dikbud Provinsi NTB untuk mengambil fee proyek kepada beberapa suplier.
Jaminannya jelas, nanti akan dapat menyuplai material untuk DAK fisik tersebut.
"Benar memang pengerjaan belum mulai. Tapi, proses sudah berjalan lebih dahulu," kata sumber yang meminta namanya untuk dirahasiakan ini.
Di tiap kabupaten, oknum dari dinas ini menugaskan beberapa penanggung jawab untuk menarik fee proyek.
Meski DAK fisik ini masih tahap perencanaan, main mata ini sudah berjalan sejak awal.
Supaya tak gaduh, dibagilah sejumlah dana untuk pengamanan. Disampaikan juga tidak semua supllier yang akan mengerjakan sekolah bisa ditarik fee.
"Sekolah swasta tidak masuk feenya ke oknum itu. Kalau sekolah negeri hampir semua masuk karena bisa diintervensi," tegasnya.
Masih menurut dia, kisruh yang terjadi di Pulau Lombok sesungguhnya tak sebanding dengan di Pulau Sumbawa.
Disana, malah ada salah satu perusahaan yang terlibat dan mendapatkan pengerjaan cukup besar.
"Berkali lipat dibanding yang ada di sekolah-sekolah di Pulau Lombok," sambungnya.
Keterlibatan oknum di Dikbud Provinsi NTB dalam catut mencatut fee ini sebelumnya disampaikan oleh Anggota DPRD NTB Najamuddin Moestofa.
Dia mengklaim mengantongi nama oknum dinas yang dimaksud tersebut. Dia pun mengingatkan supaya swakelola tipe 1 tak dilanjutkan.
Wartawan media ini berusaha mengkonfirmasi Kepala Dinas Dikbud NTB H Aidy Furqan namun tak merespon.
Hal yang sama juga terjadi pada Kabid Pengembangan SMK M Khairul Ikhwan pun tak merespon.
Hal yang sama pun terjadi pada Sekda NTB Lalu Gita Aryadi yang tak merespon pesan WA maupun telpon.
Sementara itu, Gubernur NTB Zulkieflimansyah yang dikonfirmasi menegaskan, pekerjaan DAK ini belum dimulai.
"Kalau ada yang ribut-ribut bawa nama ini, nama itu, namanya juga usaha," ucapnya.
Ditanya mengenai temuan adanya oknum di Dinas Dikbud yang menjadi pemberi restu sehingga muncul fee DAK, dengan tegas Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB meminta dilaporkan.
"Laporin saja kalau ada yang begitu-begitu," tegasnya.(*)