GenPI.co Ntb - Dana alokasi khusus (DAK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB menyita perhatian pekan ini. Publik dikejutkan dengan beredarnya bukti transfer dengan tulisan fee dan nama sekolah.
Sebelumnya keriuhan sudah muncul dengan dugaan permainan penentuan sekolah penerima DAK.
Seperti SMK Ondak Jaya yang juga milik Kepala Bidang SMK Dinas Dikbud NTB M Khairul Ihwan.
Jatah yang diberikan pun bukan hanya satu, tapi ada dua. Dari dokumen bertanda tangan Kepala Dinas Dikbud NTB Aidy Furqan yang diterima SMK Ondak Jaya mendapat DAK masing-masing Rp1.137.480.000 untuk ruang. Satu lagi dalam bentuk paket senilai Rp2.000.000.000
Di sekolah dengan pendirian yayasan 22 Mei 2017 dan disahkan Badan Hukum Kemenkumham AHU 0009067.AH.01.04.Tahun2017 posisi M Khairul Ikhwan sebagai pimpinan Yayasan.
Belakangan, Khairul Ikhwan sudah enggan memberikan tanggapan. Dihubungi melalui ponsel dia tak lagi merespon.
Namun, dari keterangan sebelumnya, Ikhwan menyebut pemberian DAK dobel itu sebagai hadiah dari pusat.
"Kebetulan saja saya jadi Kabid pas datanya masuk usulan. Saya jadi Kabid pada Mei 2021," katanya kepada GenPi.co NTB Selasa (19/7).
Kemungkinan, kata dia, DAK yang didapatkan SMK Ondak Jaya merupakan hadiah dari Menteri.
"SMK ini mendapatkan DAK untuk alat di 2022. Boleh di cek di jejak sistemnya," pintanya.
Tak hanya SMK Ondak Jaya, ada juga di Pulau Sumbawa ada SMK Al Kahfi. Sekolah ini berulang-ulang kerap dibahas di lapangan.
Dari dokumen yang diterima GenPI.co NTB, sekolah ini mendapatkan DAK sebesar Rp 1.156.920.000 untuk pembangunan ruang praktek siswa beserta perabotnya.
Sekolah ini mendapat perhatian serius. Untuk pengerjaan DAK pun mendapat atensi khusus. Meski terpampang pagu anggaran Rp1.156.920.000, ada aliran dana khusus yang didapat sekolah ini.
Anggota DPRD NTB Najamuddin Moestofa menyampaikan protes terhadap sekolah penerima. Dari hasil pemantauan di lapangan, ada beberapa sekolah yang siswanya sedikit namun menerima dana DAK.
Pembahasan DAK ini kian ramai dengan munculnya bukti transfer yang tertulis tambahan fee SMA 1 Jonggat.
Sekolah ini memang menerima DAK fisik untuk pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya sebesar Rp 1.148.200.000.
Kemudian, pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya sebesar Rp 230.657.000 dan pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya Rp 221.997.000.
Kepala SMAN 1 Jonggat Mazhab menjelaskan bahwa sistem swakelola tipe 1 ini, pihak sekolah hanya sebatas mengusulkan supplier dan penyedia material.
Perkara nanti usulan itu diterima atau tidak sudah menjadi kewenangan pihak dinas dalam hal ini Dikbud NTB.
Soal bukti transfer yang menyebut untuk tambahan fee SMAN 1 Jonggat, Mazhab tidak tahu menahu dan dia pun dibuat bingung.
Sementara Samsul Qomar yang namanya tertulis dalam bukti transfer tersebut pun tegas menyebut tak tahu menahu.
Pengakuan Qomar, uang itu dikirimkan SH atau D yang merupakan kawannya berjuang pada Pilkada NTB lalu. D ini merupakan salah satu Direktur perusahaan pelat merah.
Dia mengatakan, D sudah biasa mengirimkannya uang transportasi karena mereka tim sukses pasangan Zul - Rohmi.
Untuk transfer kali ini, D meminta Qomar untuk mengembalikannya karena salah kirim.
"Saya sudah ketemu pihak D dan itu bukan untuk saya dan sudah saya kembalikan cash. Jadi sudah clear," katanya, kepada GenPi.co NTB Kamis (4/8).
Soal tulisan dalam bukti transfer itu, dia pun memastikan tidak mendapat apa-apa karena memang tidak ada proyek yang dia dapatkan.
"Saya tidak dapat proyek, bagaimana bisa ada fee, heran saya. Kalau saya belum ada rekanan sama sekali bagaimana bisa dapat fee. Mestinya fee itu dari rekanan masak dari orang yang bukan kontraktor," ujarnya.
Menurutnya, sangat tidak masuk akal juga ketika proyek miliaran rupiah kemudian fee-nya cuma Rp 10.000.000.
"Ndak faham dinda, yang dapat proyek itu siapa kok bisa fee proyek miliara 10 juta," tegasnya.
Tak lama, bukti transfer lain atas Robihatul Khairiyah muncul. Tertulis dalam bukti transfer tersebut, fee SMAN 11.
ditelusuri di sekolah ini sedang proses meratakan bekas bangunan rumah dinas DPRD yang akan dijadikan lokasi pembangunan ruang dari DAK.
SMAN 11 Mataram mendapatkan DAK untuk pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya Rp 386.080.000.
Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya Rp 372.992. 000. Pembangunan laboratorium biologi beserta perabotnya Rp 372.992.000. Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya Rp 236.457.000.
Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya Rp 221.497.000. Pembangunan ruang guru beserta perabotnya Rp 444.306.000. Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya Rp 226.193.000.
Pembangunan ruang Kepala Sekolah atau pimpinan beserta perabotnya Rp 216.844.000. Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya Rp 290.451.000.
Kepala Sekolah SMAN 11 Sunoto yang ditemui untuk ditanyakan peran dari orang yang mendapatkan fee DAK itu mengaku tidak mengenal.
Bahkan, dari 9 proposal dari supplier yang dia terima tidak ada berjenis kelamin perempuan dan juga tidak ada atas nama Robihatul Khairiyah.
Sunoto menjelaskan, pihak sekolah hanya sebatas mengusulkan supplier dan 9 supplier tersebut sudah diusulkan untuk selanjutnya dievaluasi dan ditentukan oleh dinas.
Nama Robihatul Khairiyah sendiri, disebut oleh sumber dari media ini memiliki posisi strategis di Partai Demokrat.
Ketua DPD Partai Demokrat NTB Indra Jaya Usman membenarkan itu kadernya, namun dia mengaku, tak tahu-menahu terkait dengan fee DAK yang dimaksud.
Robihatul Khairiyah pun akhirnya buka suara. Dia menyebut, urusannya ini tak terkait dengan partai tempatnya bernaung.
Dia menyebut bahwa itu pelunasan utang dari orang yang bernama Hardiansyah. Hardiansyah ini terlibat utang piutang dengan adeknya yang bernama Al.
Karena rekening adiknya itu tidak bisa menerima transfer lebih dari Rp 25.000.000 maka rekeningnya dipinjam.
"Adek saya ini butuh ditransferkan Rp 75.000.000 oleh Hardiansyah," katanya Jumat (5/8) malam.
Ditanya soal bukti transfer yang tertulis untuk fee SMA 11, dirinya mengaku tidak tahu dan mengalihkan ponselnya ke Hardiansyah.
Hardiansyah yang berprofesi sebagai pemusik asal Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ini menyebut dirinya memang ada utang ke Al atau adeknya Khairiyah
Ditanya berapa utangnya ke Al, dia agak ragu menyebut angka antara Rp73.000.000 atau Rp75.000.000. Tulisan fee SMA 11 pun disebutnya salah ketik.
Permainan DAK Dikbud Provinsi NTB yang gamblang ini pun disebut telah masuk pada aparat penegak hukum (APH). Jajaran Polda NTB maupun Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB memonitor kasus ini.
Sumber media ini Polda NTB menyebut bukti-bukti transfer telah masuk. Direktorat Kriminal Khusus pun telah melakukan telaah.
Senada Kejati NTB merespons beredarnya bukti transfer yang diduga merupakan fee proyek DAK fisik untuk pembangunan SMA, SMK dan SLB di Dikbud NTB yang nilainya mencapai Rp190 miiar.
Juru bicara Kejati NTB Efrien Saputra mengatakan, tidak menutup kemungkinan Kejaksaan akan menyelidiki sendiri tanpa menunggu laporan, sepanjang menemukan bukti-bukti kuat.(*)