GenPI.co Ntb - DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menanggapi beberapa sekolah yang minim siswa, seperti halnya SMPN 6 Jonggat dan beberapa SDN dan SMPN di Praya dan Praya Tengah.
Anggota Komisi IV DPRD Loteng yang membidangi sektor pendidikan Yasir Amrillah mengaku hal ini terjadi akibat perencanaan yang tidak baik.
"Persoalannya sekarang ini suka membangun habiskan anggaran tapi malas memelihara," katanya kepada GenPi.co NTB Kamis (21/7).
Dia menyarankan, baiknya sekolah yang siswanya sedikit ditutup atau digabung saja dengan sekolah yang ada.
"Dari pada membangun, mending uangnya itu untuk memperbaiki sekolah yang ada," urainya.
"Banyak juga sekolah yang lumayan peminatnya tapi kondisinya rusak dan ambruk. Kenapa tidak itu saja yang diperhatikan," ujarnya.
Yasir juga menilai, banyak sekolah yang dibangun di lokasi yang tidak strategis atau juga dibangun sekitar sekolah swasta sehingga berujung kalah saing.
Disarankan juga, Pemerintah Kabupaten Loteng dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah harus selektif dalam menentukan Kepala Sekolah.
Contoh kecil saja, kata mantan Kepala Desa Bunut Baok itu, ada atap sekolah yang rusak sedikit dan pihak sekolah hanya menonton tanpa ada inisiatif untuk memperbaiki sehingga kerusakan merembet.
"Mental Kepala Sekolah itu harus diperhatikan. Kalau bisa yang dijadikan Kepala Sekolah orang sekitar karena sudah memahami kondisi masyarakat," terangnya.
Tidak kalah penting, kata politisi PAN itu, agar sekolah tidak kalah saing maka harus kreatif dalam merumuskan program yang menarik.
Senada dengan apa yang disampaikan Yasir, Anggota Komisi IV DPRD Loteng lainnya Legewarman mengaku sangat prihatin dengan kondisi sekolah yang hanya mendapatkan 4 siswa baru.
"Tentunya ini harus menjadi bahan evaluasi ke depan agar pembangunan gedung sekolah harus melalui kajian yang lebih maksimal agar tidak terkesan orientasi kita hanya untuk menghabiskan anggaran semata," paparnya.
Ketua PBB Loteng itu juga menegaskan, Dinas Pendidikan dalam hal ini harus lebih selektif memberikan izinn dengan mempertimbangkan sesuai aturan yang ada seperti jarak antar sekolah yang satu dengan yang lain harus dalam radius 3 km.
Terkait minat masyarakat yang lebih memilih untuk menyekolahkan anak ke madrasah atau pondok pesantren tidak bisa disalahkan karena mereka memiliki penilaian tersendiri terkait dengan kualitas sekolah.
"Dalam hal ini kita harus bisa berpikir untuk membuat terobosan baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah negeri. Jangan kalah dengan sekolah swasta," terangnya.
Disampaikan, perlu juga ada koordinasi dengan pihak Kemenag terkait dengan pemberian izin pembangunan sekolah.
Jangan sampai, lanjutnya, ada sekolah swasta yang berhadapan dengan penerimaan tingkatan murid yang sama seperti MTS dan SMP Islam maupun SMP Negeri.(*)