Kemiskinan Ekstrem Jadi Sasaran Utama untuk Dituntaskan

21 Juli 2022 10:00

GenPI.co Ntb - Penanggulangan kemiskinan ekstrem menjadi lokus perhatian utama Pemperintah Provinsi NTB  dalam upaya percepatan penurunan jumlah penduduk miskin.

Kepala Bappeda NTB Iswandi, mengatakan sektor pertanian masih mendominasi kemiskinan ekstrem di wilayah itu.

"Penduduk miskin yang bekerja sebagai buruh tani atau perkebunan dan sebagai petani dan pekebun terbanyak berada di Kabupaten Lombok Timur," katanya.

BACA JUGA:  Pengguna My Pertamina, Ini 12 Lokasi SPBU Subsidi di Kota Mataram

Dijelaskan, ada sejumlah tantangan yang dihadapi terutama dalam mengatasi kemiskinan ekstrem khususnya yang terjadi di desa.

Di antaranya, belum tersedia kelembagaan penanggulangan kemiskinan di tingkat desa, dan inisiasi inovasi yang dikembangkan pada level provinsi belum optimal implementasinya di tingkat desa.

BACA JUGA:  Jual Pupuk Subsidi Secara Online, Polda NTB Tetapkan 2 Tersangka

Iswandi menyebut berbagai inovasi dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan di NTB.

Di antaranya inovasi gerakan desa gemilang, penanggulangan kemiskinan berbasis desa, inovasi Gerakan Multi Pihak Penanggulangan Kemiskinan (GMP-PK) dan membangun sistem pendataan kemiskinan desa.

BACA JUGA:  Wagub NTB : Kemiskinan 2023 Ditargetkan Turun 1 Digit

Menurut dia, persoalan kemiskinan di NTB saat ini terkait isu pembangunan manusia yang berkait dengan kemiskinan dan stunting atau kekerdilan.

Untuk itu skenario penurunan kemiskinan satu digit dilakukan melalui program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Program Tepat Sasaran (PKH, GMP-PK, kabupaten/kota/desa).

Aset penghidupan atau finansial melalui intervensi perbankan, fisik atau infrastruktur dari kementerian atau lembaga, lingkungan alam pemerintah desa, sosial badan Usaha, dan masyarakat.

Selain itu pihaknya juga melakukan peta jalan Sistem Informasi Desa (SID) bagi penanggulangan kemiskinan.

Seperti peningkatan kualitas tata kelola Pemdes adalah satu fokus perhatian Pemprov NTB. Mengingat SID mendukung perencanaan pembangunan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik.

Untuk Pemprov NTB menargetkan SID diterapkan di seluruh desa dan di integrasikan di provinsi dan kabupaten serta kota pada akhir 2023.(*)

Redaktur: Febrian Putra

BERITA TERKAIT

Copyright © 2024 by GenPI.co NTB