GenPI.co Ntb - Pernyataan Gubernur NTB Zulkieflimansyah di WhatsApp Grup (WAG) Fokus NTB yang menyebut kelompok preman meminta jatah menuai beragam respon. Setelah sebelumnya LSM Kasta NTB, kini giliran LSM Lidik yang memberi komentar.
Ketua LSM Lidik NTB Sahabudin pun mendorong Gubernur NTB Zulkieflimansyah menempuh jalur hukum untuk membuktikan tudingannya tersebut.
"Kami mendorong gubernur untuk membongkar dan melapor ke Aparat Penegak Hukum (APH) kelompok mana yang dimaksud meminta jatah preman," katanya, kepada GenPi.co NTB Rabu (13/7).
Jangan sampai, kata Citung sapaannya, gubernur menyebar hoaks untuk mengalihkan isu.
"Saya menduga, gubernur ini sepertinya sedang mengalihkan isu. Di mana hampir 90 persen kegiatan di NTB di kuasai olehnya," ujarnya.
Pria asal Desa Bonder, Praya Barat itu juga mengingatkan, jika ada kelompok masyarakat meminta kegiatan itu sah-sah saja.
Mengingat, tugas dan fungsi gubernur itu untuk pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat agar jangan sampai kontaktor luar saja yang mengerjakan proyek di NTB.
"Aneh juga dalam penyebutan Pak Gubernur, masak masyarakat sendiri disebut preman. Ini perlu kita kawal," tegasnya.
Dia menduga, gubernur sengaja melempar isu demi berjalannya komunikasi dengan rekanan luar.
Sementara itu, dalam WAG tersebut Gubernur NTB Zulkieflimansyah menulis kalau tentang DAK dan lain-lain untuk biaya kampanye Gubernur nggak lah. Dari dulu juga sejak di DPR saya nggak pakai yg begini-begini.
Lagian nyalon gubernur atau bupati kita lihat surveilah, kalau masih pantas ya kita pikir-pikir nyalon lagi. Kalau surveinya jelek walaupun pakai DAK ya kalah juga.
Instruksi saya ke Dikbud menangkan yang akan mengerjakan sendiri karena yang sering ribut-ribut ini seringnya seperti minta jatah preman.
Merasa berhak dapat padahal jual proyek saja. Nggak dapat marah-marah. Memang nggak mudah karena hampir kita kenal semua juga.(*)