GenPI.co Ntb - Komisi IV DPRD Provinsi NTB berencana melayangkan surat panggilan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) NTB Ridwan Syah atas keterlibatannya selaku komandan lapangan di event MXGP Samota.
Kadis PUPR NTB Ridwan Syah tidak mempermasalahkan rencana pemanggilan tersebut.
"Silahkan saja, Saya kan anak buahnya Gubernur yang diperintahkan untuk menjadi komandan lapangan," katanya, kepada GenPi.co NTB Senin (27/6).
Ditegaskan bahwa tidak ada anggaran pemerintah yang digunakan selama perhelatan MXGP.
"Jangan terlalu baper (bawa perasaan) lah jadi DPRD. Semua pekerjaan tidak ada yang saya tinggalkan dan tidak memakai APBD," terangnya.
Lagi pula, kata dia, terlibat di MXGP juga bagian daripada meningkatkan ekonomi masyarakat.
"Tugas pemerintah itu untuk memfasilitasi masyarakat. Jadi, apa masalahnya saya terlibat di sana," ujarnya.
Pihaknya juga memastikan tidak meninggalkan pekerjaan sebagai abdi negara seperti yang dituduhkan.
"Semua pekerjaan tidak ada yang saya tinggalkan. Saya aktif ngantor kok," jelasnya.
Ridwan mengungkapkan, Sumbawa juga merupakan wilayah NTB yang masyarakatnya harus dibantu.
"Keterlibatan saya untuk membantu masyarakat Sumbawa. Harusnya bersyukur ada saya yang membantu mereka," ucapnya.
Ketua Fraksi Partai Demokrat H Rahman H Abidin menyebut, rencana pemanggilan Kadis PUPR ini karena keterlibatannya yang begitu jauh. Padahal, agenda MXGP Samota adalah murni bisnis dan dikerjakan oleh pihak swasta.
Selain itu, dalam penyelenggaraan balapan, perusahaan bernama PT Samota Enduro Gemilang (SEG) pimpinannya adalah Muhammad Ihsan Zulkieflimansyah yang merupakan putra Gubernur NTB. Ditengarai konflik kepentingan begitu tinggi terjadi.(*)