GenPI.co Ntb - Perwakilan Kedutaan Polandia di Indonesia Piotr Firlus mengunjungi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sambelia di Kabupaten Lombok Timur yang dibangun PT PLN (Persero) untuk melihat perkembangan investasi yang dikucurkan sejak 2018.
"Proyek itu adalah hasil kolaborasi bilateral G to G Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Polandia, dengan banyaknya kendala yang dihadapi terutama pandemi Covid-19, kami melalui Rafako SA (perusahaan Polandia), tetap berkomitmen untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan target waktu yang telah diberikan oleh PLN," kata Piotr Firlus dilansir dari ANTARA.
Sebelumnya perwakilan Kedutaan Polandia sudah berkunjung pada 2019. Kunjungan kedua kali ke Lombok, diawali pertemuan dengan Direktur Utama PLN dan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM di Jakarta.
Dalam kunjungan keduanya, Piotr Firlus menyempatkan bertemu dengan Gubernur NTB Zulkieflimansyah, sebelum singgah ke kantor PLN UIP Nusa Tenggara untuk mendengarkan pencapaian progres proyek serta kendala yang dihadapi setelah hantaman pandemi Covid-19.
"Ini sebagai salah satu upaya pemenuhan komitmen negara-negara G20, pembangkit kami telah menerapkan teknologi rendah karbon sehingga emisi pembangkit kami lebih rendah dari standar regulasi Pemerintah Indonesia," katanya. .
Sementara itu General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara, Wahidin, mengatakan kunjungan perwakilan Kedutaan Polandia sangat penting untuk memberikan suntikan semangat kepada rekanan pelaksana konstruksi setelah pandemi COVID-19.
"Selain untuk menjaga kepercayaan antara PLN dan Polandia sebagai Investor kami," ujarnya.
Dia menyebutkan progres pembangunan saat ini mencapai 80 persen.
Penyelesaian PLTU FTP-2 tersebut otomatis menjadi perhatian utama PLN untuk menjaga kehandalan sistem kelistrikan Lombok.
Wahidin menambahkan melalui kerja sama bilateral yang terjadi, proses alih teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan tentang konstruksi dan sistem pembangkit listrik.
Proyek tersebut direncanakan menggunakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) melebihi 40 persen atau di atas standar yang ditetapkan pemerintah.(*)