GenPI.co Ntb - Keberadaan Desa Wisata di Lombok Tengah (Loteng) ternyata saat ini banyak yang vakum. Padahal, sebelumnya daerah tersebut banyak melaunching desa wisata.
Setelah dilaunching malah tidak ada tindak lanjut dalam hal mengembangkan desa wisata yang sebelumnya diharapkan menunjang wisata di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika tersebut.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng Lendek Jayadi mengatakan, sebelumnya ada 61 desa wisata yang di SK-kan oleh Bupati Loteng Lalu Pathul Bahri.
"Hanya saja, aaat ini yang bergerak atau yang masih eksis kurang dari 50 persen," katanya kepada GenPi.co NTB Jumat (10/6).
Lendek berharap, desa wisata yang sudah ada SK dan yang belum agar bisa bekerja bersama untuk menguatkan desa wisata.
Menurutnya, semua desa di Loteng memiliki ciri dan potensi serta memiliki kesempatan yang sama untuk menguatkan potensi desa dalam hal pariwisata.
Ditekankan, banyak desa yang memiliki potensi, baik dalam bidang pertanian dan peternakan yang bisa menjadi menu yang memang sudah disiapkan untuk mendukung kunjungan wisatawan di daerah tersebut.
Baik untuk menjamu tamu saat ada event MotoGP di Sirkuit Mandalika dan berbagai event nasional dan internasional lainnya.
“Semestinya, desa wisata tidak harus menunggu kapan dibangun aminitasnya tapi yang potensial di desa wisata itu harus bisa dikembangkan," ujarnya.
Ditegaskan, berbagai potensi pertanian dan peternakan yang ada di berbagai desa inilah yang sebenarnya sangat diharapkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan saat event di wilayah selatan.
Sehingga saat ini, pihaknya terus mendorong agar keberadaan desa wisata ini bisa terus aktif agar ke depan kunjungan wisatawan bisa meningkat.
“Karena kita lihat dari desa wisata yang mendaftar seleksi Anugrah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI saja hanya sekitar 27," jelasnya.
Disampaikan juga bahwa banyaknya desa wisata yang masih belum aktif tidak terlepas dari belum maksimalnya penguatan terhadap keberadaan desa wisata ini di level desa, atau tidak menjadi program prioritas di desa.
"Hal ini kemudian membuat partisipasi masyarakat di Desa juga belum maksimal," terangnya.(*)