GenPI.co Ntb - Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mulai menyiapkan penanganan hewan kurban dengan membentuk tim petugas.
Tim tersebut nantinya akan bekerja untuk mengecek kesehatan hewan kurban. Terlebih saat ini ribuan sapi terjangkit wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).
Kepala Distanak Loteng M Taufiqurrahman mengatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan melatih para petugas yang bekerja di lapangan.
Diakui, sudah ada dua tim yang disiapkan, yakni tim kecamatan yang dikomandoi oleh UPT dokter hewan dan tim kabupaten.
"Tim ini bertugas dalam hal mempersiapkan agar hewan kurban dipastikan tetap sehat," katanya kepada GenPi.co NTB, Rabu (1/6).
Untuk hewan kurban ini ada dua hal yang harus dipersiapkan, mulai dari kesiapan lokasi pasar dan kesiapan hewan kurban.
"Lokasi pasar harus ada protokol kesehatannya dengan pemberian disinsfektan dan memastikan hewan yang dijual itu sehat,” ujarnya.
Tim juga akan memastikan hewan yang dijual berasal dari daerah mana.
Jika asal hewan dari daerah yang terserang wabah PMK, maka akan ada ketentuan protokol karantina yang harus dilaksanakan maksimal dua pekan.
"Meski hewan sehat, tapi kami lihat dulu dari mana hewan tersebut dan itu untuk protokol penjualan," jelasnya.
Untuk protokol pemotongan sebagaimana syariat islam, hewan yang dipotong harus sehat dan memenuhi persyaratan untuk dikurban.
"Untuk memastikan itu maka akan ada pemeriksaan yang namanya antimorten dan posmorten pada saat kurban," terangnya.
Setelah penyembelihan hewan kurban, maka semua dokter hewan yang telah ditunjuk akan memeriksa organ.
Mengingat, PMK bisa dilihat dari jantung. Kemudian untuk mengantisipasi penyakit antrak maka dari dokter hewan akan memeriksa limpa.
Sehingga, kalau limpa bermasalah maka pihak kesehatan tidak memberikan warga untuk dibagi.
“Walaupun sudah dipotong tapi kalau limpa bermasalah maka daging kami sita,” tegasnya.
Disampaikan, saat ini sapi kurban yang siap untuk dipasarkan baik lokal ataupun keluar pulau Lombok sekitar 2500 dan itu berada di kelompok usaha yang dibiayai dana Kredit Usaha Rakyat (KUR).(*)