GenPI.co Ntb - Anggota Komisi IV DPRD NTB Pelita Putra menyoroti rendahnya pengerjaan kemantapan jalan yang masuk dalam Perda Percepatan Jalan tahun jamak senilai Rp255 miliar.
Sejumlah ruas jalan, disebut oleh Pelita Putra tak sesuai antara realitas di lapangan dengan laporan yang disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Berikut ini ruas jalan yang disoroti dewan.
1- Dua paket pekerjaan jalan dan jembatan Kruak-Labuhan haji dan jembatan Korleko yang dilaporkan dalam LKPJ Gubernur 2021.
Pekerjaan yang dimulai dari tanggal 14 Desember 2020 dan berakhir 8 Mei 2022 (sesuai perjanjian kontrak kerja) dengan panjang jalan 6,99 km dan jembatan Korleko dinyatakan sudah selesai realisasi 100 persen.
Fakta di lapangan hasil kunjungan kerja dan wawancara kami dengan kontraktor dan Dinas PU di lokasi bahwa pekerjaan itu belum sesuai atau baru tercapai 91 persen dan diperkirakan akan selesai Juli 2022 atau tiga bulan lagi.
2- Pekerjaan jalan Ade Irma Suryani Mataram, Jalan Prabu Rangka Sari Mataram, jalan Brawijaya Mataram dan simpang Tanah Aji Mataram.
Dalam LKPJ Gubernur dinyatakan realisasi sesuai target 100 persen. Padahal dalam kunjungan 12 Mei 2022 pekerjaan masih berlangsung.
3- Jalan Catur Warga Mataram, Jalan Pendidikan Mataram dan jembatan Karang Sukun paket ini disamping realisasi yang rendah karena kontrak sudah berakhir 4 Mei 2022.
Kendala belum selesainya proses pembebasan lahan dengan pemerintah Kota Mataram.(*)