GenPI.co Ntb - Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tak dapat hanya mengandalkan upaya pemerintah.
Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalillah menyebut penanganan TPPO butuh keterlibatan seluruh pihak, karena masalah tersebut bukan masalah kecil, butuh penanganan yang konferhensif.
"Tidak mungkin pemerintah saja yang akan berjalan disini, karena sampai sejauh mana sih kemampuan pemerintah. Kalau untuk regulasi iya, pemerintah akan keluarkan regulasi, namun untuk ekseskusi butuh keterlibatan berbagai pihak," katanya dikutip melalui rilis yang diterima GenPi.co NTB.
Wagub NTB menyampaikan ini saat memberikan sambutan dalam pelatihan pencegahan dan penanganan TPPO dan sosialisasi bahaya perkawinan anak yang berlangsung di Universitas Muhamadiyah Mataram, NTB yang berlangsung dari tanggal 17 - 18 Mei 2022.
Ummi Rohmi sapaan akrabnya menuturkan pentingnya untuk terus meningkatkan edukasi, melalui berbagai kegiatan yang sudah ada di masyarakat. Salah satunya melalui Posyandu Keluarga.
"Di NTB kita intervensi posyandu nya, sehingga di NTB posyandunya tidak lagi menjadi posyandu KIA, atau posyandu yang hanya melayani bayi dan ibu hamil,"ucapnya.
Pelayanan posyandu meliputi terapi, posbindu yang melayani usia produktif, posyandu remaja dan posyandu lansia, sehingga banyak hal - hal krusial yang bisa diberikan melalui posyandu.
Melalui Posyandu keluarga, berbagai permasalahan dapat diatasi, diantaranya yaitu stunting, kematian bayi, kematian ibu hamil, perkawinan anak, perdagangan orang, masalah literasi, pendidikan, lingkungan, kebencanaan dan lain sebagainya.
"Di NTB, Alhamdulillah sebanyak 7.600 lebih posyandu di NTB sudah bisa kita jadikan pusat edukasi berbasis dusun," ungkapnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Muhamadiyah Mataram (UMMAT) Arsyad And Gani mengatakan, generasi muda ataupun pelajar harus dapat mengetahui dampak dan bahaya dari perdagangan manusia dan dampak negatif yang diakibatkan dari perdagangan manusia.
"Ini menjadi tanggung jawab bersama, seluruh masyarakat NTB," katanya.
Selain itu, permasalahan perkawinan anak menjadi masalah serius dan harus diperhatikan oleh generasi muda.
Dampak yang sering kali terjadinya yaitu akan melahirkan anak yang tidak sehat, anak yang tidak normal, anak stunding dan lain sebagainya.
"Banyaknya anak - anak yang menikah belum diusia dewasa, sehingga melahirkan anak - anak yang berdampak, inilah menjadi PR besar Pemerintah dan kita bersama," tambahnya.(*)