GenPI.co Ntb - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi menyetop lalu lintas perdagangan sapi, baik yang keluar dan masuk di daerah itu.
Hal tersebut dilakukan untuk mencegah wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak sampai batas waktu yang belum ditentukan.
Penghentian lalu lintas perdagangan sapi tersebut mendapat tanggapan dari salah seorang pengusaha perdagangan sapi terbesar di NTB.
Pengusaha asal Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah yakni Ahmad Hisyam menyayangkan keputusan dari pemerintah provinsi NTB yang memukul rata lalu lintas perdagangan sapi.
Di satu sisi, pihaknya tidak mempermasalahkan pengiriman sapi keluar dari pulau Lombok untuk mencegah meluasnya penyebaran PMK.
"Kalau ternak yang masuk dari daerah bebas kasus PKM seperti Sumbawa, Dompu dan Bima seharusnya dibolehkan masuk ke Pulau Lombok," katanya, kepada GenPi.co NTB, Senin (16/5).
Menurutnya, tanpa adanya sapi yang masuk dari Pulau Sumbawa, secara otomatis harga sapi di Lombok akan melonjak tinggi.
"Apalagi, menjelang Idul Adha saat ini membuat harga sapi di Lombok melambung tinggi jika penutupan pengiriman terus dilakukan," ujarnya.
Terlebih, kata Hisyam, pasar sapi juga ditutup sementara oleh pemerintah. Hal itu tentunya membuat para pengusaha kesulitan untuk melakukan aktivitas jual beli.
"Aktivitas jual beli lumpuh dan yang dirugikan bukan pengusaha saja dengan kebijakan ini akan tetapi peternak juga," jelasnya.(*)