GenPI.co Ntb - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah (Loteng) dianggap melanggar peraturan daerah (Perda) tentang pajak hiburan. Dalam perda pajak hiburan, PAD yang diterima Pemkab Loteng sebanyak 30 persen.
Namun, aturan tersebut dilanggar Pemkab Loteng saat gelaran event MotoGP di Sirkuit Mandalika. Pihak ITDC meminta agar pajak hiburan diturunkan menjadi 15 persen dan itu disetujui Pemkab Loteng.
Dari setoran pajak hiburan event MotoGP, Pemkab Loteng menerima Rp 12 miliar. Jumlah itu sangat jauh dari target yang dipasang Pemkab Loteng.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD Loteng Suhaimi mengatakan, penetapan pajak hiburan 30 persen telah dilanggar Pemkab Loteng.
"Pemkab Loteng ini seenaknya melanggar perda. Dari mana mekanisme dan prosedurnya untuk melanggar perda itu," katanya, kepada GenPi.co NTB, Rabu (20/4).
Ditegaskan bahwa pengurangan pajak hanya bisa dilakukan setelah jatuh tempo dan tidak mampu membayar. Kemudian, pihak penyelenggara mengajukan permohonan pengurangan atau pemutihan.
"Pajak itu bukan seperti perjanjian kontrak yang seenaknya ditentukan sesuai kesepakatan. Ini menyinggung pengetahuan dan kepala kita," ujarnya.
Dikatakan, jika mau mengganti atau merubah perda maka ada mekanisme yang harus dilalui.
"Perda sudah bagus kok dilanggar, ini preseden yang buruk dipertontonkan oleh Pemkab Loteng," tegasnya.
Menanggapi beberapa faktor yang disampaikan Pemkab Loteng sehingga menurunkan pajak hiburan, Suhaimi menegaskan semua itu tidak masuk akal.
"Dalam aturan pajak ini kita bicara persentase bukan jumlah. Terserah mau ada pengurangan kapasitas penonton atau penjualan tiket, intinya kita tetap konsekuen terhadap perda," sentilnya.
Terhadap kebijakan Pemkab Loteng tersebut, politisi PDIP itu khawatir jika ke depannya terjadi hal yang sama dan terus berulang.
"Jika longgar seperti ini, maka pihak lain yang menggelar acara juga akan melakukan hal sama untuk menegosiasi potongan pajak," jelasnya.(*)