GenPI.co Ntb - Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng) secara perlahan mulai merealisasikan janji politiknya.
Salah satu dari sekian banyak janji politiknya adalah pengadaan kendaraan dinas (Randis) bagi Kepala Dusun (Kadus).
Namun, yang menjadi sorotan adalah tidak meratanya Kadus yang mendapatkan randis tersebut.
Pasalnya, randis yang akan direalisasikan sedikitnya 30 persen untuk masing-masing desa.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD Loteng Legewarman mengatakan, pengadaan randis bagi Kadus merupakan kebijakan yang dipaksakan.
Dia menilai, pengadaan randis tersebut bukan program yang bersifat urgen.
"Pengadaannya bisa ditunda sampai APBD memungkinkan," katanya, kepada GenPi.co NTB Senin (18/4).
Jika kondisi APBD sudah memungkinkan, kata politisi PBB itu, maka pengadaan randis Kadus bisa dilakukan secara menyeluruh.
Menurutnya, jika pola pengadaan seperti ini, maka Kepala Desa yang menentukan siapa yang akan dapat menjadi bingung.
"Kasihan Kepala Desanya, dia tentu bingung Kadus mana yang akan diberikan karena tiap desa hanya diberikan jatah 30 persen," ujarnya.
Sebelumnya, Bupati Loteng Lalu Pathul Bahri menegaskan bahwa randis Kadus ini juga untuk keperluan masyarakat.
Bilamana ada acara agama atau adat, maka masyarakat bisa meminjam randis tersebut ke Kadus yang bersangkutan.
"Randis itu akan kami berikan plat merah, jadi jangan coba-coba berani untuk menjualnya," tegasnya.
Terhadap Kadus yang belum mendapatkan randis, pihaknya meminta untuk bersabar untuk menunggu pengadaan selanjutnya.
"Pasti kami berikan, tapi ini modelnya bertahap. Mohon bersabar," pintanya.