GenPI.co Ntb - Dewan Udayana, sebutan anggota DPRD Provinsi NTB meminta Pemprov NTB menyikapi kelangkaan minyak goreng di tengah masyarakat.
Pemerintah diminta sigap terkait dengan susahnya masyarakat mendapatkan minyak goreng kemasan.
“Dinas terkait kan bis ameminta ke pusat untuk memenuhi kuota minyak goreng kemasan subsidi agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” kata Ketua DPRD Provinsi NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda dilansir dari Antara.
Gerak cepat ini, sambungnya, perlu dilakukan karena dalam waktu dekat bulan suci Ramadan akan tiba.
Hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan stok minyak goreng sebagai salah stau bahan utama memenuhi kebutuhan pangan.
Oleh karena itu, jajarannya mendesak supaya Pemprov NTB memberikan sanksi kepada produsen atau distributor minyak kemasan yang kedapatan menimbun.
Ulah nakal tersebut dinilai menjadi salah stau sebab minyak goreng langka dan harganya melambung.
“Dinas harus rutin menggelar operasi pasar. Apalagi sudah beberapa gudang di wilayah NTB ditemukan sebagai lokais penimbunan minyak goreng kemasan,” imbuhnya.
Politisi Partai Golkar ini sekaligus meminta Pemprov NTB berkoordinasi dengan kabupaten dan kota melalui dinas perdagangan untuk mengambil langkah.
Diantaranya melalui operasi pasar. Dengan operasi pasar, kelangkaan minyak goreng dapat teratasi.(*)