GenPI.co Ntb - Penyidik Polres Lombok tengah menerjunkan tim tindak pidana korupsi (tipikor) terkait dengan penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) periode Januari-Maret yang banyak dikeluhkan keluarga penerima manfaat (KPM).
Dalam penyaluran BPNT, diduga ada praktek pemaksaan kepada KPM untuk membeli sembako yang sudah dipaketkan.
Kapolres Loteng AKBP Hery Indra Cahyono mengatakan, tim diturunkan untuk menyelidiki dan mengumpulkan bahan keterangan terkait dengan penyaluran BPNT yang menuai polemik.
"Kami sedang mendalami permasalahan tersebut, kalau terbukti ada pelanggaran maka kami tingkatkan ke tahap penyidikan,” katanya, kepada GenPi.co NTB, Selasa (8/3).
Sebelumnya, Pemkab Loteng sudah mengeluarkan surat edaran (SE) untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan terhadap penyaluran BPNT tersebut.
SE tersebut sekaligus sebagai tindak lanjut Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor: 29/6/SK/HK.01/2/2022 yang mengatur penyaluran BPNT.
Kepala Dinas Sosial Loteng Muliardi Yunus menjelaskan, pemanfaatan bantuan program sembako untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, serta jumlah dan jenis sesuai dengan kebutuhan.
"Kami sudah kirim SE itu kepada camat dan kades untuk mengantisipasi terjadinya dugaan pemaksaan pemberian sembako," terangnya.
Muliardi menegaskan, jika masih ada oknum yang melakukan pemaksaan, maka pihaknya mendorong proses penanganan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).
Pihaknya merasa ogah disalahkan sendiri terkait carut-marutnya penyaluran BPNT ini.
Dia menekankan, pengawasan penyaluran BPNT bukan hanya tanggungjawab dari Dinsos tapi juga tanggungjawab semua pihak.
Jauh sebelumnya, pihaknya sudah menyampaikan agar penyaluran BPNT ini tetap mengacu pada aturan yang berlaku.
Meski begitu, pihaknya akan mengevaluasi sistem penyaluran BPNT ini agar tidak ada lagi penyimpangan yang dilakukan.
Untuk diketahui, jumlah penerima BPNT di Loteng mencapai 11 ribu KPM yang tersebar di seluruh desa.(*)