GenPI.co Ntb - Sekretaris Daerah HL Gita Ariadi mengatakan,hutang Pemprov NTB yang harus dibayarkan pada tahun anggaran 2022 Rp 1,9 miliar dan bagi hasil kabupaten/ kota sebesar Rp 81 miliar telah ada dalam pos penganggaran.
“Sedangkan hutang pengadaan pemerintah propinsi sebesar Rp 229 miliar tersebut akan dilakukan penelaahan dan rescheduling pembayaran pada Maret,” katanya melalui rilis yang diterima GenPi.co NTB, Jumat (4/2).
Gita menegaskan dalam penyusunan anggaran, skema penyelesaian hutang pemerintah daerah sudah terpola dengan baik.
Secara adminstrasi keuangan, sedang berproses sehingga diharapkan dapat dituntaskan pada waktunya.
"Semua ada mekanisme dan kontrol. Hutang yang dimaksud sedang dilakukan proses penjadwalan ulang karena kondisi refocusing dan lain lain sejak 2020 yang dalam perjalanannya sangat dinamis,” terangnya.
Senada, Bowo Soesatyo dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjelaskan, hutang tersebut dianggarkan kembali karena beberapa pos pendapatan tak terealisasi.
"Karena pembayaran hutang sedang disesuaikan dengan pendapatan daerah yang menyebabkan beberapa belanja tertunda pembayarannya,” terangnya.
Adapun anggaran kegiatan yang berasal dari aspirasi legislatif sebesar Rp 300 Miliar seperti dijelaskan Bowo, telah sesuai ketentuan Permendagri 86 Tahun 2017.
Mekanismenya telah melalui tahapan proses penyusunan anggaran dan diukur konsistensinya yang diselaraskan dengan RPJMD.
Begitupula dengan arahan arahan Gubernur dalam pencapaian target RPJMD.(*)