GenPI.co Ntb - PMI ilegal yang meninggal di perairan Malaysia beberapa waktu lalu seolah menjadi warning masih banyak yang memilih jalur tak resmi bekerja ke luar negeri.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB I Gede Putu Aryadi mengatakan, kolaborasi perlu dilakukan untuk perlindungan kepada PMI.
Dinas akan berkomunikasi dengan TNI dan Polri untuk turut membantu.
Bentuk pelibatan TNI dan POlri dengan pelibatan dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
“Kedua institusi ini memiliki sumber daya, mereka memiliki perangkat,” katanya, kamis (6/1) dikutip dari Antara.
Keterlibatan TNI dan Polri untuk mendukung program zero unprosedural PMI.
Nantinya TNI dan Polri akan menjadi bagian Tim Terpadu Sosialisasi dan Program zero unprosedural.
Selain TNI dan Polri, dalam tim terpadu akan melibatkan kader posyandu.
Di tiap kecamatan akan dikoordinir oleh Ketua Pasosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) dan Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki).
Untuk mencegah PMI yang berangkat tanpa dokumen pendekatan yang dilakukan harus terukur.
Dimulai dari hulu sampai hilir. Pemerintah baik dari provinsi dan kabupaten kota tak dapat bekerja sendirian.
“Kami sudah memiliki tim untuk edukasi. Namun, masih belum cukup butuh peran dari yang lain,” tutupnya.(*)