GenPI.co Ntb - Anggota DPRD Lombok Tengah Haji Ahmad Supli menyebut manajemen pemerintahan di Kabupaten Lombok Tengah tidak jalan.
Sebab, banyak kursi jabatan di dinas masih kosong. Selain itu, masih banyak juga ASN yang dobel jabatan, seperti lurah Leneng yang menjabat kepala desa.
"Saat paripurna, saya sampaikan keberatan karena lurah Leneng menjabat di dua tempat. Ini membuat kondisi yang tidak sehat," kata Supli kepada GenPI.co NTB, Selasa (28/3).
BACA JUGA: Ambil Jerami di Tanah Pecatu, Dua Buruh Tani di Loteng Diproses Hukum
Politikus PKS itu menilai di Lombok Tengah tidak kekurangan orang yang cerdas.
Menurut dia, mereka seharusnya ditempatkan untuk mengisi jabatan kosong.
BACA JUGA: Pajak Hiburan WSBK 2023 Belum Dibayar, DPRD Loteng: Negara Harus Bertindak
"Bupati harus segera melakukan mutasi agar roda pemerintahan terarah," ujar Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah itu.
Sementara itu, Sekda Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya membantah pernyataan Supli yang menyebut manajemen pemerintahan tidak jalan.
BACA JUGA: Ramadan 2023: Harga Cabai di Loteng Rp 85 Ribu, Daging Ayam Rp 35 Ribu
"Buktinya berbagai pembangunan di Lombok Tengah ini tetap jalan," kata Firman saat dihubungi terpisah oleh GenPI.co NTB, Selasa (28/3).
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
