"Sebetulnya vaksin itu gratis dari pemerintah pusat, namun pemprov perlu menanggulangi honor vaksinator, tenaga medis, kebutuhan distribusi dan lainnya," terang Politisi Partai Gerindra ini.
Selain itu, penyebab lainnya karena daya beli masyarakat lemah.
Karena, salah satu potensi pajak yang bisa menyumbang PAD mencapai ratusan miliar dari pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Namun, faktanya pendapatan dari BBNKB menurun.
"Kenapa menurun karena orang yang mampu beli mobil ini turun drastis, padahal potensi PAD kita salah satunya besar di situ," ujarnya.
Oleh karena itu menurut Mori, pemerintah harus mengupayakan beban hutang ini terlunasi tahun ini sehingga tidak menjadi beban pada APBD NTB Tahun 2023.(*)
Video viral hari ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
