GenPI.co Ntb - DPRD) Mataram meminta pemerintah mengawasi ketat penetapan ongkos naik haji (ONH) plus oleh biro perjalanan haji.
Ketua DPRD Mataram, Didi Sumardi menyebut, selama ini biro perjalanan terkesan menetapkan ONH melalui jalur khusus.
"Terkesan pihak swasta semaunya tanpa ada pengawasan pemerintah," katanya, Kamis (26/1/2023).
Hal itu disampaikan, menyikapi kemungkinan banyaknya jemaah calon haji yang berangkat haji melalui jalur ONH plus.
"Bisa jadi, masyarakat beralih ke program ONH plus," katanya.
Terkait itu, Kemenag diminta mengambil peran mengawasi, evaluasi, serta menetapkan batas maksimal ONH Plus.
"Biaya ONH plus luar biasa besarnya sebab banyak biaya yang tidak masuk komponen kewajiban jemaah," katanya.
Namun karena semangat jemaah tinggi, sehingga uang tidak lagi menjadi pertimbangan meski sedang kondisi sulit.
"Tapi setelah pulang baru jemaah merasa," katanya.
Karena itu, program ONH plus itu harus dibarengi pengawasan dan penegasan terhadap batas nilai tertinggi standar.
"Dengan demikian, ONH plus tidak terkesan mengeksploitasi calon jemaah haji," katanya.
Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Mataram, Kasmi mengatakan, pengawasan dilakukan Kakanwil Kemenag.(Antara)