GenPI.co Ntb - Anggota DPR RI Dapil Pulau Lombok, Haji Bambang Kristiono (HBK) konsisten mendorong perwujudan program Food Estate.
Politisi Partai Gerindra ini menyebut, Food Estate jalan terbaik menyelamatkan sumber pangan di masa depan.
Menurut dia, pemerintah harus didorong mulai mengembangkan Food Estate secara masif dan konsepsional.
"Terlebih, di tengah alih fungsi lahan pertanian yang menghawatirkan," katanya, Senin (16/1/2023).
Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu, terus memperhatikan keberlanjutan sektor pertanian di NTB.
HBK pun membuat terobosan, setelah dilantik menjadi anggota DPR RI untuk membantu para petani di Lombok.
Seperti mengirim paket bantuan traktor, pompa air, bibit tanaman, hingga pupuk untuk para petani.
Dia mengaku, program bantuan sektor pertanian yang diinisiasinya tersebut bukan solusi permanen.
Sehingga Food Estate atau program lumbung pangan menjadi solusi jangka panjang untuk ketahanan pangan.
"Saya membayangkan DAM Mujur dibangun, enam ribu hektare lebih lahan pertanian panen tiga kali setahun," ujarnya.
Selain itu, enam ratus hektare lahan sekitar DAM nilainya meningkat dalam tiga sampai lima tahun.
"Lihat saja tanah sekitar DAM Meninting sekarang, tidak ada harga lima belas juta rupiah per are," sebutnya.
Artinya, akan ada kenaikan penghasilan serta nilai aset milik petani yang signifikan.
HBK menegaskan, laju degradasi lahan pertanian harus membuat para pemangku kepentingan patut risau.
Bahkan, laju alih fungsi lahan pertanian tersebut, pada saat ini telah menjadi perhatian utama Negara.
"Tiap tahun bisa mencapai lebih dari 150.000 hektare," jelasnya.
Diakui, posisi NTB saat ini masih menjadi salah satu daerah lumbung pangan nasional.
Meski begitu, jika laju alih fungsi lahan ini tidak terkelola baik tentu sangat mengkhawatirkan.
Tiap tahun di NTB, puluhan ribu lahan pertanian produktif beralih fungsi menjadi lahan nonpertanian.
“NTB butuh program Food Estate untuk ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian berkelanjutan," tegasnya.(*)