GenPI.co Ntb - Sejumlah laporan mengenai DAK Dikbud NTB, mulai diterima Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) DPD Demokrat.
Ketua BHPP DPD Demokrat NTB, Imam Sofian mengatakan, laporan masuk setelah pihaknya membuka posko pengaduan.
Di antara laporan masuk, ialah adanya indikasi monopoli perusahaan yang menjadi suplier proyek DAK.
Dari laporan tersebut, pihaknya kemudian mengecek dan menghimpun data di lapangan.
Dia menyebut, data yang dikantongi, terdapat satu nama perusahaan yang menyuplai bahan di banyak sekolah.
"Kok ada nama itu saja. Bukankah swakelola dihajatkan pemerataan," katanya kepada GenPI NTB, Rabu (11/1/2023).
Untuk memperjelas hal itu, BHPP menyerahkan data ke DPD Demokrat untuk diteruskan ke fraksi DPRD.
"Tentu ada alasan dong kenapa nama itu yang dipilih. Fraksi Demokrat akan tanyakan alasannya," tegasnya.
Imam Sofian juga menyinggung, soal keterlambatan pekerjaan pembangunan sekolah.
Dari data, harusnya akhir Agustus tahap perencanaan sudah selesai dan September mulai pembangunan.
"Ada maladministrasi atau tidak di sana. Kapan uang itu masuk ke Dikbud," urainya.
Dari keterangan Kabid SMK di media, lanjutnya, telah dilakukan rapat berkali-kali.
"Kalau rapat sampai 10 kali belum juga mendapatkan kesimpulan, lantas bagaimana ke depannya," singgungnya.
Selaku partai pengusung, Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi Djalilah, pihaknya mengkritik bukan asal kritik.
"Kritikan kami ini untuk mencari jalan agar program DAK berikutnya lebih sempurna," ujarnya.
Kepala Dikbud NTB, Aidy Furqan terkait hal itu lewat pesan WhatsApp dan telepon tidak memberikan jawaban.
Kabid Pembinaan SMK Dikbud NTB, Khairul Ihwan yang dikonfirmasi hal tersebut ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
"Ke PPK noh," jawabnya singkat.
PPK Bidang SMK Dikbud NTB, I Ketut Suardana yang dikonfirmasi terkait hal itu belum memberikan tanggapan.
Baik itu lewat pesan WhatsApp maupun panggilan tidak merespons.(*)