GenPI.co Ntb - Sekitar 14 ribu unit Rumah Tahan Gempa (RTG) di Kabupaten Lotara belum bisa dibangun karena terkendala dana rehabilitasi dan rekonstruksi diblokir pemerintah sebesar Rp 250 miliar.
"Gempa bumi ini sudah berlangsung 3 tahun, tetapi sebanyak 14 ribu rumah tahan gempa belum bisa terealisasikan," kata Bupati Lotara H Djohan Syamsu saat penyerahan dan peresmian Masjid Jami Nurul Hikmah di Kecamatan Pemenang, Senin (13/12).
Djohan menjelaskan, permasalahan belum terselesaikannya 14 ribu unit RTG ini, karena anggaran diblokir BNPB.
Jumlahnya pun tidak tanggung-tanggung mencapai Rp250 miliar.
Djohan mengaku, sudah menyampaikan permasalahan tersebut kepada BNPB, namun belum juga mendapat tanggapan.
Padahal, BPNB memberi tenggat waktu 14 ribu RTG itu, sudah harus tuntas dikerjakan sebelum Desember 2021.
"Saya sudah menugaskan wakil bupati lima kali untuk bertemu BNPB di Jakarta, belum juga selesai,” bebernya.
Djohan menyebut, saat ini pihaknya sedang meminta perpanjangan waktu pembangunan RTG hingga 2022 mendatang.
"Sesuai ketentuan BNPB Desember harus selesai tapi saya katakan tidak mungkin kita bisa mengejar 14 ribu bisa selesai Desember. Makanya kita minta perpanjangan sampai 2022 selesai," terangnya.
Pemkab Lotara berharap anggaran Rp250 miliar tersebut bisa segera dicairkan, sehingga kelanjutan pembangunan 14 ribu unit RTG bisa dapat diselesaikan.
Selain membangun RTG, anggaran tersebut diharapkan juga bisa membantu pembangunan infrastruktur lain seperti jalan, kantor, sekolah, dan rumah ibadah.
"Untuk kantor saja itu ada 14 kantor yang belum bisa terbangun, belum lagi rumah ibadah dan sekolah. Dan ini menjadi pekerjaan rumah (PR) untuk kita kedepannya," ujarnya.
Djohan menyebut di tengah kondisi APBD terbatas akibat pandemi, Pemkab Lotara tak dapat menggunakan uang daerah.
APBD Kabupaten Lotara turun Rp400 miliar dari Rp1,3 triliun.
“Turunnya karena covid dan PAD kita juga turun 50 persen dari Rp250 miliar sekarang tinggal Rp110 miliar, jadi nggak mungkin cukup untuk tangani RTG," katanya.(ant/*)