GenPI.co Ntb - Data sampai saat ini, ada sekitar 2.400 bidang lahan usaha warga transmigran belum bersertifikat.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, I Gede Putu Aryadi, membenarkan hal tersebut.
"Ini yang harus kami selesaikan seluruhnya hingga 2024 nanti," ujarnya, Senin (12/12/2022).
Dia mengatakan, saat ini ada sekitar 4.733 lahan belum terbit SHM (Sertifikat Hak Milik).
Rinciannya di Lombok Tengah ada 440 bidang, Lombok Timur 400 bidang, Sumbawa 683 bidang dan Kabupaten Bima 3.210 bidang.
"Targetnya tahun ini bisa menyelesaikan 2.225 bidang dan 2023 1.000 bidang," kata Gede Aryadi.
Aryadi meminta, Disnakertrans kabupaten melakukan koordinasi intensif dengan BPN dan pemerintah desa.
"Manfaatkan sisa waktu ini dengan baik agar lahan transmigrasi bisa disertifikatkan," tegasnya.
Aryadi menegaskan, dalam target usulan penerbitan SHM untuk NTB di 2022 ada 2.225 bidang.
Di mana usulan itu tersebar di lima kabupaten, yakni Kabupaten Sumbawa di Brang Lamar, Lunyuk 200 bidang.
Kemudian Kabupaten Bima di Sori Panihi SP.3 ada 500 bidang, Sori Panihi SP. 4 ada 159 bidang.
Lalu di Sori Panihi SP. 1 ada 200 bidang, Sori Panihi SP. 2 sebanyak 696.
Selanjutnya Dompu di Taropo ada 14 bidang, Sumbawa Barat di Tongo SP. 2 ada 16 bidang.
Di Lombok Tengah ada di Mekarsari 240 bidang dan di Batu Jangkih ada 200 bidang. (Antara)