GenPI.co Ntb - DPRD NTB meminta pemerintah provinsi, prioritaskan anggaran mitigasi bencana dan pilkada dalam APBD 2023.
Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda mengatakan, ini menjadi prioritas mengingat provinsi ini rawan bencana.
Hal tersebut, diungkapkan Baiq Isvie Rupaeda saat menyikapi dokumen KUA-PPAS APBD NTB 2023.
"Deteksi dini kebencanaan ini harus menjadi prioritas bersama," katanya, Selasa (1/11/2022).
Baiq Isvie menegaskan, meski kondisi keuangan daerah belum pulih namun agenda pembangunan harus dituntaskan.
"Jika secara persentase kami belum bisa hitung-hitungan, meski ada utang. Yang jelas bisa diatur," ungkapnya.
Tidak hanya bencana, dia berharap anggaran Pilkada 2024 juga mesti menjadi prioritas utama dalam APBD 2023.
Apalagi 2023 lanjut, sudah memasuki tahun politik sebelum ke 2024, sehingga dibutuhkan anggaran persiapan.
"Itu wajib hukumnya dianggarkan untuk melaksanakan pilkada, baik untuk KPU, Bawaslu, dan Polri," katanya.
Pendapatan di tahun anggaran 2023, direncanakan Rp 5,719 triliun lebih atau meningkat 1,14 persen.
Pendapatan asli daerah, direncanakan naik 0,19 persen yang semula berjumlah Rp2,735 triliun lebih.
"Jadi totalnya Rp2,740 triliun lebih," ungkapnya.
Sedang pendapatan transfer meningkat 3,07 persen, berjumlah Rp2,890 triliun menjadi Rp2,978 triliun lebih. (Antara)