GenPI.co Ntb - BPBD Kabupaten Lombok Tengah, dalam waktu dekat bakal menyusun dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB).
KRB tersebut nantinya, bertujuan dalam upaya mitigasi dampak bencana alam yang terjadi.
Demikian diungkapkan, Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Lombok Tengah, Ridwan Makruf.
Dia menambahkan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan data menyusun dokumen kajian risiko bencana tersebut.
Kajian Risiko Bencana ini, dibiayai konsorsium Konsepsi-Mitra Samya dan Program Siap Siaga.
"Kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia," katanya kepada GenPI NTB, Selasa (1/11/2022).
Ridwan menambahkan, KRB dibuat untuk menjadi rujukan semua perencanaan, pelaksanaan program kebencanaan.
Selain itu, dokumen KRB juga bisa menjadi acuan pelaksanaan RPJMD Lombok Tengah.
Menurut dia, KRB adalah dokumen yang dibutuhkan untuk menanggulangi bencana sebelum bencana tersebut.
"Sehingga data rawan bencana di Lombok Tengah itu jelas dan warga yang terdampak," ujarnya.
Masih kata Ridwan, Lombok Tengah melakukan penyusunan kajian karena sejak 2018 masuk wilayah rawan bencana.
Untuk itu, dibutuhkan upaya mitigasi yang harus dilakukan sebelum bencana alam itu terjadi.
"Wilayah Lombok Tengah masuk wilayah rawan bencana," akunya.
Sebagai contoh lanjutnya, saat ini darurat status kekeringan air bersih di Lombok Tengah masih belum dicabut.
"Meskipun saat ini hujan dan banjir di beberapa wilayah telah terjadi," ujarnya.
Hal itu karena, sampai saat ini masih ada warga yang kekurangan air bersih, karena sumur kotor bahkan kering.
"Hujan mulai, status darurat kekeringan belum dicabut, karena masyarakat masih butuh air bersih," ungkapnya.(*)