GenPI.co Ntb - Banyak pihak, menyayangkan mengenai pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya, Lombok Tengah.
Apalagi, baru-baru ini beredar kabar seorang balita meninggal diduga akibat tidak dilayani di RSUD Praya.
Ketua DPD Nasdem Lombok Tengah, Ahmad Syamsul Hadi menyentil, dan tegas meminta agar pemerintah kabupaten bertindak keras.
"Bupati menyatakan dirinya pendamping masyarakat. Harusnya spirit itu turun ke bawah," katanya kepada GenPI NTB. Selasa (18/10/2022).
Dia menyebut, kasus pelayanan di RSUD Praya ini bukan sekali saja terjadi dan tentunya ada yang tidak beres.
"Buktinya, jika instansi pemerintah ini banyak didatangi atau dikritik pasti ada masalah," ujarnya
Memet sapaan akrabnya menyebut, Lombok Tengah tidak boleh menjadi bulan-bulanan, apalagi dengan isu mendasar.
"Pelayanan pendidikan dan kesehatan tidak boleh main-main," tegasnya.
Memet juga menanggapi respons bupati, yang menemui keluarga korban dan meminta maaf secara langsung.
"Langkah bupati untuk temui keluarga korban dan meminta maaf sudah bagus," ucapnya.
Namun tegasnya kembali, bukan sekadar datang dan minta maaf melainkan lebih penting membereskan orang di RSUD Praya.
"Coba cek sumpah dan janji atau kode etik ASN. Mereka harus melayani orang. UU juga mengatur itu," jelasnya.
Dalam konteks ini, pihaknya bukan menyalahkan siapa, namun harus sadar tanggung jawab.
Pemerintah harus menentukan pejabat definitif, dan bila perlu direkturnya nanti dilakukan uni kelayakan publik.
"Bereskan sumber permasalahan sesuai mekanisme sehingga pelayanan publik ini diterima orang secara baik," pintanya.
Dia mengingatkan, dari depan sampai belakang RSUD Praya praya harus dibereskan, termasuk juga soal manajemen.
Jika pihak rumah sakit mengataka sudah sesuai SOP, harusnya prosedur standar di sana tidak boleh kurang.
"Ini soal darurat, harusnya kan bisa geser kalau memang ruang IGD penuh," terangnya.
"Jika nanti warga Lombok Tengah saja tidak mau ke rumah sakitnya sendiri apa yang perlu dibanggakan," sentilnya.(*)