GenPI.co Ntb - Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) menggelar rapimnas di NTB.
Pada kesempatan tersebut Ketua Umum APKLI Ali Mahsun Atmo menyebut, rapimnas ini untuk memastikan di era digital, ekonomi para PKL berjalan semakin makmur.
Ia mengutip data Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank.
Pada tahun 2020 lalu sebanyak 48,6 persen pelaku usaha mikro bangkrut akibat pandemi.
“Jumlah tersebut setara dengan 30 juta pelaku usaha,” katanya, Sabtu (11/12)
Dengan begitu, para PKL tetap mampu menjaga denyut ekonomi keluarganya dan juga bisa menyekolahkan anak.
“APKLI saat ini terpanggil oleh ibu pertiwi. Kita tidak ingin para pedagang kaki lima terpuruk. Kita ingin PKL bangkit,” ucapnya.
Seperti para pelaku ekonomi lainnya, tantangan berat saat ini juga sedang dihadapi pedagang kaki lima.
Karena itu, Rapimnas ini pun menjadi ajang untuk menyatukan langkah bagi APKLI untuk menghimpun kekuatan internal dan eksternal.
Menunjang program yang disebut Operasi Gerilya untuk membantu PKL di masa pandemi.
Ia berharap, agar jangan lagi tidak ada penggusuran PKL di seluruh Indonesia dengan dalih apapun.
“Sebab, PKL juga memiliki hak yang dijamin konstitusi untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan mendapatkan penghidupan yang layak,” tegasnya.
Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal DPP APKLI yang juga Ketua Panitia Rapimnas HL Winengan rapimnas tahun ini mengangkat tema, negara aman dan aamai, PKL bahagia.
Rapimnas diadakan di Lombok menjadi bukti Pulau Seribu Masjid sudah siap menjadi tuan rumah pertemuan-pertemuan nasional dan internasional.
“Tentu kami berharap pada ajang MotoGP pada Maret tahun depan, para pedagang kaki lima bisa mendapatkan akses yang lebih luas lagi,” katanya.
Rapimnas yang berlangsung sepanjang 10-12 Desember ini dihadiri Ketua Umum DPP APKLI Ali Mahsun Atmo, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah.
Hadir pula Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Iqbal, Danrem 162/WB yang diwakili Kepala Staf Korem.
Seluruh Ketua dan Sekretaris DPW APKLI se Indonesia, dan para pengurus daerah APKLI seluruh NTB.(*)