GenPI.co Ntb - Rencana Pemprov NTB, memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN untuk stunting menuai polemik.
Sehingga, Instruksi Gubernur NTB tersebut belum lama ini akhirnya dicabut.
Kepala Bappeda NTB, Iswandi menegaskan, belum ada pemotongan TPP ASN untuk menangani stunting.
"Saya tegaskan instruksi Gubernur tentang stunting itu dicabut mulai hari ini," tegasnya, Rabu (28/9/2022).
Menurut Iswandi, percepatan penurunan stunting melalui pembentukan orang tua asuh.
Karenanya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) NTB, hanya dilakukan dalam bentuk gerakan masyarakat saja.
"Jadi tidak memerlukan dasar hukum dalam bentuk instruksi gubernur," ujarnya.
Untuk itu katanya, mulai hari Rabu 28 September, instruksi gubernur terkait pemotongan TPP itu dicabut.
Di satu sisi, penggalangan orang tua asuh memang belum berjalan dan tidak pernah.
"Sehingga upaya penurunan stunting terus digalakkan dengan," sebutnya
Lebih lanjut kata Iswandi, Provinsi NTB mempunyai angka prevalensi stunting tergolong tinggi.
Untuk itu upaya lain yang bisa dilakukan dengan memaksimalkan Posyandu Keluarga di seluruh Kabupaten Kota.(mcr38/jpnn)