GenPI.co Ntb - Seratusan massa aksi, menggedor Kantor Bupati Lombok Tengah terkait dugaan kecurangaan Pemilihan Kepala Desa Teduh dan Ranggagata.
Kordum aksi, Ibnu Hajar mengungkapkan tuntutan yakni menunda pelantikan kades untuk dua desa itu.
Tuntutan tersebut disampaikan, karena ada dugaan kecurangan saat pemilihan.
Pihaknya juga telah melayangkan gugatan, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Kami minta pemerintah menunda pelantikan sampai keluar hasil PTUN," katanya kepada GenPI NTB, Rabu (21/9/2022).
Dihadapan Kepala DPMD Lombok Tengah, Ibnu meminta dalam tiga hari ke depan dapat diputuskan terkait tuntutannya.
"Paling lambat Senin depan kami sampaikan keputusan pemerintah kabupaten. Sekarang silakan musyawarahkan dulu," ujarnya.
Sementara Kepala DPMD Lombok Tengah, Zainal Mustakim menyatakan, akan mengikuti apa pun hasil dari PTUN.
"Soal penundaan pelantikan kades saya tidak bisa putuskan sepihak," ungkapnya.
Di lain sisi, Zainal mengungkapkan, sedikitnya ada 4 desa memiliki dilaporkan terindikasi ada kecurangan.
Sebagian besar kasusnya, indikasi kesalahan daftar pemilih tetap (DPT).
"Informasinya ada yang tidak memiliki hak pilih namun tetap memilih di Desa Tanak Beak, Selong Belanak, Teduh dan Ranggagata," ucapnya.
Masih kata Zainal, pelantikan sendiri akan dilakukan pada 11 Oktober mendatang.
Dia mengaku, untuk penundaan pelantikan memang sulit dilakukan.
"Kemungkinan besar tidak akan ada penundaan pelantikan nanti," sebutnya.(*)