GenPI.co Ntb - Legislator Udayana, menyoroti mengenai transparansi Dikbud NTB dalam menentukan suplier pengerjaan fisik SMK.
Proyek tersebut diketahui, anggarannya sepenuhnya bersumber dari dana alokasi khusus (DAK).
Anggota DPRD NTB, Najamuddin Moestafa menyebut, penentuan suplier ini carut marut.
Para suplier yang ditentukan, banyak yang tidak sesuai dengan titik koordinat lokasi proyek.
"Ko bisa pemenang dari Mataram lalu sekolah itu di Lombok Timur. Ada apa ini?," ujarnya kepada GenPI NTB, Senin (29/8/2022).
Dia menegaskan, dari awal sudah mengingatkan agar dinas lebih transparan dalam bekerja.
Bila perlu, jangan paksakan menggunakan swakelola tipe 1 karena ada tipe 3 atau 4 yang lebih transparan.
"Sudah terlanjur atau berjalan. Sekarang tinggal dinas buka ke publik bagaimana cara tata kelola," ujarnya.
Masih kata Najamuddin, semestinya program ini dimanfaatkan warga sekitar sesuai hajat sistem swakelola tipe 1.
Artinya, jika warga sekitar yang dimanfaatkan maka mereka merasa memiliki kewajiban untuk menjaganya.
"Sebaiknya supllier dirombak lagi dan melibatkan warga sekitar," pintanya.
Saat ini, Najam menilai yang ditunjuk sebagai supllier orang luar dan dikhawatirkan terjadi gejolak nanti.(*)