GenPI.co Ntb - Nasib seluruh pegawai honorer di Lombok Tengah (Loteng), saat ini sepenuhnya tergantung pemerintah pusat.
Hal itu, diungkap Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, Lalu Wardihan.
Menurut dia, jika UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN diberlakukan 2023 maka honorer tergantung pusat.
Dia menambahkan, pemkab hanya sebatas pendataan dan verifikasi jumlah honorer semata.
"Hasil itu yang dilaporkan kepada pemerintah pusat," katanya, Senin (15/8/2022).
Dia mengatakan, dalam proses pendataan dan verifikasi, daerah diberi tenggat sampai 31 September 2022.
Untuk saat ini lanjutnya, pendataan jumlah honorer di Loteng masih terus berlangsung.
Sementara verifikasi administrasi baru bisa dilakukan setelah proses pendataan ini.
Saat ini, data sementara menunjukkan jumlah honorer di Loteng mencapai 6 ribu orang.
"Itu sudah termasuk tenaga pendidik, kesehatan dan administrasi," sebutnya.(Antara)