GenPI.co Ntb - Riuh mengenai permainan dana alokasi khusus (DAK) ini memang telah diprediksi oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB.
Sistem swakelola tipe 1 dalam pengerjaan DAK fisik ini sarat dengan potensi permainan karena dilaksanakan dengan tertutup.
Direktur Fitra NTB Ramli mengungkapkan, model swakelola tersebut memberikan peluang bagi pemilik kewenangan dalam pengelolaan DAK Dikbud NTB dari perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan.
"Maka di sinilah ruang masuknya para broker proyek," katanya.
Menurut Ramli, broker ini berperan membawa para penyedia atau pemborong agar mendapat keistimewaan untuk ditunjuk atau dipilih dalam penyediaan material atau tenaga kerja.
Broker ini mereka yang memiliki akses ke pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan DAK.
Prediksi Fitra ini sejalan dengan temuan di lapangan. Sumber media ini pun menyampaikan, riuh yang muncul soal DAK ini sejatinya tak diperkirakan.
Penanggung jawab di masing-masing wilayah sudah jelas.
Tiap kabupaten dan kota memiliki semacam koordinator. Tugas mereka memastikan bila suplier atau penyuplai dapat masuk ke sekolah tersebut.
Sejumlah nama pun dengan gamblang disebutkan. Bila penangung jawab ini berani seperti ini, kata dia, bukan tanpa alasan.
Ada garansi dari oknum di Dinas Dikbud Provinsi NTB untuk mengambil fee proyek kepada beberapa suplier.
Jaminannya jelas, nanti akan dapat menyuplai material untuk DAK fisik tersebut.
Ramli menyebut untuk memperjelas posisi para penerima fee yang sudah diketahui publik ini, bisa dilacak siapa para penerima dan pengirimnya.
"Praktek ini menurut kami memang tidak bisa dikategorikan suap atau gratifikasi. Tapi tindakannya dapat jadi petunjuk awal untuk APH menelisik pengelolaan DAK Dikbud NTB," imbunnya.
Gubernur NTB Zulkieflimansyah pun mendorong soal temuan-temuan terkait DAK supaya segera dilaporan ke aparat penegak hukum (APH).(*)