Ngeri, Soal DAK Dikbud, Anggota DPRD NTB Ini Sebut Ada Oknum Dinas Bermain

11 Agustus 2022 14:00

GenPI.co Ntb - Anggota DPRD Provinsi NTB H. Najamuddin angkat bicara soal mencuatnya bukti transfer yang diduga fee terkait dana alokasi khusus (DAK).

Najam sendiri mengaku, mengantongi beberapa laporan kejanggalan dalam DAK Dikbud NTB, termasuk laporan adanya oknum di dinas yang minta - minta.

Dia pun menyebut gamblang, ada oknum yang disebutnya bermain.

BACA JUGA:  Komisi V Tuding Pengelolaan DAK Dikbud NTB Tak Transparan

"Dari awal saya sudah curiga isu ini pada akhirnya jadi kenyataan maka harus segera diusut tuntas,” ucapnya. 

Dia mendorong supaya aparat penegak hukum untuk serius memantau pengerjaan DAK ini. 

BACA JUGA:  Kritik Pedas DAK, Fitra : Ajang Bagi-bagi Kue Kepada Oknum

"Ini proyek belum apa-apa sudah ada main sana sini, minta ini itu," katanya heran, Kamis (11/8).

Politisi asal Lombok Timur ini tidak mempermasalahkan perusahaan mana saja yang nantinya mengerjakan DAK ini. Hanya saja, semua harus mengacu kepada aturan.

BACA JUGA:  Tegas, untuk Pengerjaan DAK, Begini Permintaan Inspektorat NTB

“Itu kan ada juklak dan juknisnya, mengacu saja kepada itu sesuai swakelola tipe 1,” sambungnya. 

Mumpung semua belum terlambat, saran dia, baiknya dikembalikan saja sistem ini ke swakelola sebelumnya yang dikelola langsung sekolah dan komite sekolah.

"Dengan sistem swakelola saat ini, saya pun curiga ini dijadikan ruang permainan bagi oknum di Dikbud," ucapnya

Ditegaskan juga apabila sistem swakelola tipe 1 ini diganti maka akan terlihat orang-orang yang sudah bermain.

"Dengan situasi saat ini tentu masih  memungkinkan untuk mengganti sistem ini. Selain itu, di sana akan terlihat orang-orang yang bermain dalam pusaran DAK ini," terangnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Dikbud NTB Aidy Furqan mengaku sampai tidak bisa tidur karena persoalan keributan DAK yang terjadi. Terlebih, banyak beredar bukti transfer yang diduga fee DAK.

Padahal, kata Furqan, DAK ini masih pada tahap perencanaan dan sedang dilakukan proses verifikasi supplier oleh PPK.

Selain itu, disampaikan juga bahwa anggaran untuk DAK ini saja masih di Jakarta.

"Pikiran saya terganggu dengan persoalan ini. Namun bagaimanapun juga ini menjadi semangat kami untuk bekerja lebih maksimal lagi dan sebagai bahan evaluasi," katanya, saat konperensi pers di Kantor Gubernur NTB Senin (8/8).(*)

Redaktur: Febrian Putra Reporter: Ahmad Sakurniawan

BERITA TERKAIT

Copyright © 2024 by GenPI.co NTB