GenPI.co Ntb - Maraknya pemberitaan tentang dugaan penyimpangan dana alokasi khusus (DAK) di Dinas Dikbud NTB disayangkan anggota DPRD Provinsi NTB Lalu Budi Suryata.
Politisi PDIP itu menuding hal ini terjadi buntut dari tak transparannya pengelolaan DAK.
Dikbud ini harus segera memberikan klarifikasi agar hal tersebut tidak mengambang.
"Saya khawatir kredibilitas daerah dipertaruhkan dengan adanya persoalan ini," katanya, kepada GenPi.co NTB Selasa (9/8).
Dikbud NTB seharusnya lebih mawas diri dan melakukan koreksi secara internal yang lebih masif dan terbuka kepada publik.
"Jika kita tidak salah kenapa harus takut dipublikasi. Sekali lagi, publikasi penting dalam konteks ini," ujarnya.
Disarankan, pengelolaan DAK harus lebih transparan dengan melibatkan steak holder yang lebih luas, khususnya sekolah-sekolah yang terlibat.
Polemik penggunaan DAK termasuk dugaan transfer dana fee ke salah satu petinggi partai politik yang diduga sebagai bagian dari fee harus diklarifikasi secara terang benderang.
Ditegaskan, jika ada oknum kepala sekolah yang bermain dan tidak tertib pada aturan agar ditindak.
Disampaikan juga, karena program ini belum dimulai, jika ada pemberitaan yang merugikan daerah dan terkesan tidak mengindahkan kaidah jurnalistik agar dilaporkan ke lembaga terkait.
"Sesuai saran inspektorat, penguatan sistem pengendalian internal harus diperkuat," ungkapnya.
Pada Senin (9/8) Komisi V DPRD Provinsi NTB mengklarifikasi kepada Dikbud NTB.
Ketua Sidang Lalu Hadrian Irfani mempertanyakan spekulasi dan mekanisme rekrutmen baik dari rekrutmen anggota fasilitator, supllier, maupun masalah dana fee yang beredar di masyarakat.
Apabila program fisik ini dilaksanakan sesuai dengan juklak dan juknis yang sudah di tetapkan, maka pihaknya mendukung penuh sehingga tidak ada lagi informasi yang simpang siur.
Diingatkan, jangan ada kompromi internal di Dikbud NTB karena uang yang dikelola itu uang rakyat sehingga dibutuhkan kehati-hatian.
Jangan sampai, lanjutnya, dari pusat mengatakan, NTB diberikan kepercayaan kenapa tidak bisa diamankan.
Terlebih, isu yang berkembang di masyarakat mempengaruhi kondusivitas daerah dan ini akan menjadi penilaian ke depan terutama di pengawasan.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Dikbud NTB Aidy Furqan menyebut, isu yang berkembang di masyarakat itu suatu kewajaran.
Pihaknya sendiri saat ini sedang fokus mengerjakan apa yang menjadi amanah.
Ditegaskan, siapapun boleh menjadi supplier selama mengikuti persyaratan dan aturan yang sudah ada, terutama harus koordinasi dengan kepala sekolah.
"Jadi tidak benar kalau kepala dinas mengintervensi pihak sekolah. Kami sudah melakukan sesuai aturan," akunya.