GenPI.co Ntb - Dana alokasi khusus (DAK) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB masih mengundang tanya.
Komisi V DPRD Provinsi NTB turun di beberapa sekolah yang mendapatkan bantuan DAK.
Dewan turun dalam rangka memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap DAK yang digelontorkan pemerintah pusat yang keseluruhan dari tingkat SMA, SMK, dan SLB mencapai Rp190 miliar.
Sekretaris Komisi V Lalu Wirajaya mengaku, pihaknya turun untuk mengecek apakah sekolah yang menerima DAK sudah tepat sasaran atau tidak.
"Dari beberapa sekolah yang kami kunjungi sudah tepat sasaran," katanya, kepada GenPi.co NTB Senin (25/7).
Hanya saja, kata dia, masih ditemukan kepala sekolah yang masih bingung dengan sistem swakelola tipe 1 ini.
"Mereka sebetulnya sudah diberikan bimbingan. Hanya saja ada yang menyerap secara utuh dan sebagian," ujarnya.
Karena sistem swakelola tipe 1 ini tergolong baru, maka para kepala sekolah perlu diberikan pemahaman kembali.
Dalam penelusuran GenPi.co NTB memang sistem swakelola tipe 1 ini membuat kepala sekolah bingung, selain penyuplai bahan baku untuk pengerjaan fisik harus didaftarkan, hal lain yang membuat bingung adalah pola pengerjaan.
Bahkan, dalam hitungan sekolah, bila anggaran tersebut diberikan kesempatan bagi sekolah melakukan swakelola sendiri dapat membangun ruang kelas lebih banyak.
Disinggung mengenai sekolah yang jumlah siswanya sedikit namun mendapatkan DAK untuk pembangunan ruang, Wirajaya menyebut akan kembali mengeceknya ke lapangan.
"Kami belum turun ke semua sekolah. Adapun informasi ada sekolah yang siswanya sedikit kemudian mendapat DAK untuk pembangunan ruang kami perlu turun ke sana," urainya.
Jika memang keadaannya seperti itu, maka pihaknya akan segera koordinasi dengan dinas terkait untuk menanyakan dasarnya mendapatkan bantuan.
"Intinya kami akan terus mengawasi persoalan ini. Sementara ini, sekolah yang kami kunjungi dirasa sudah tepat sasaran," aku politisi Partai Gerindra ini.
Adanya sekolah dengan jumlah siswa sedikit namun mendapatkan bantuan DAK sebelumnya dilontarkan anggota DPRD Provinsi NTB lainnya Najamuddin Moestofa.
Dikatakan, ada sejumlah sekolah yang semestinya tak mendapat bantuan DAK justru mendapat bantuan. Politisi PAN ini pun mensinyalir ada dugaan main mata sehingga sekolah tersebut mendapat bantuan.(*)