GenPI.co Ntb - Tudingan Gubernur NTB Zulkieflimansyah di WhatsApp Grup (WAG) Fokus NTB yang menyebut kelompok preman minta jatah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB kembali mendapat respon.
Setelah sebelumnya direspon LSM Kasta NTB, Lidik NTB, kini giliran Lira NTB angkat bicara.
Ketua LSM Lira NTB Syamsuddin mengatakan, sebaiknya gubernur meluruskan pernyataan itu agar tidak menjadi hoaks.
"Sebaiknya mengundang teman-teman aktivis dan jurnalis yang mewakili masyarakat untuk berdiskusi secara langsung," katanya, kepada GenPi.co NTB Kamis (14/7).
Dengan begitu, kata dia, masyarakat bisa mengetahui secara detail apa yang dimaksud jatah preman tersebut.
"Jika ini tidak diluruskan maka bisa membuat pikiran kami traveling ke sana kemari," ujarnya.
Menurutnya, jika suatu saat nanti ada teman-teman aktivis, jurnalis atau masyarakat melakukan demontrasi atau kritik takutnya dibilang ribut-ribut ujung-ujungnya minta jatah preman.
"Kami minta kepada pak gubernur untuk meluruskan saja agar kita semua tidak gagal paham," ungkapnya.
Sementara itu, dalam WAG tersebut Gubernur NTB Zulkieflimansyah menulis kalau tentang DAK dan lain-lain untuk biaya kampanye Gubernur nggak lah. Dari dulu juga sejak di DPR saya nggak pakai yg begini-begini.
Lagian nyalon gubernur atau bupati kita lihat surveilah, kalau masih pantas ya kita pikir-pikir nyalon lagi. Kalau surveinya jelek walaupun pakai DAK ya kalah juga.
Instruksi saya ke Dikbud menangkan yang akan mengerjakan sendiri karena yang sering ribut-ribut ini seringnya seperti minta jatah preman.
Merasa berhak dapat padahal jual proyek saja. Nggak dapat marah-marah. Memang nggak mudah karena hampir kita kenal semua juga.