GenPI.co Ntb - Meski event MXGP Samota, Kabupaten Sumbawa sudah selesai digelar, namun nampaknya masih meninggalkan sejumlah persoalan yang menjadi sorotan.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi NTB H Arahman H Abidin menegaskan, Fraksi Demokrat konsisten mendalami beberapa persoalan yang terjadi di MXGP.
"Kami tetap dalami itu, saya melihat ada penyalahgunaan wewenang di sana, terlebih event ini dikelola swasta dan murni Business to Business (B to B)," katanya kepada GenPi.co NTB Minggu (3/7).
Yang menjadi persoalan di sana, peran pemerintah terlalu dalam. Tentunya tidak bisa disamakan dengan MotoGP yang prinsipnya Government to Business.
"Peran pemerintah daerah saat MotoGP memfasilitasi keamanan. Menyiapkan infrastruktur jalan untuk kelancaran ke sirkuit juga. Tapi kita tidak masuk terlalu dalam ke penyiapan infrastruktur racenya," ujarnya.
Dia menilai, arena MXGP ini dari awal disiapkan Komandan Lapangan dalam hal ini Ridwan Syah yang juga Kepala Dinas PUPR NTB.
"Sempat kami dengar mulai penyiapan lahan ASN dimobilisasi. Selesai acara juga ASN dikerahkan untuk membersihkan," kesalnya.
Pihaknya juga mempersoalkan diterbitkannya SK Gubernur tentang pembentukan panitia MXGP 2022.
Pada poin keempat atau terakhir dijelaskan, segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD dan APBN masing-masing perangkat daerah terkait.
"Di sini pasti ada APBD yang dipakai. Apalagi, ada BUMD kita yang terlibat di sana. Padahal ini swasta yang dikelola PT Samota Enduro Gemilang (SEG) yang direkturnya anak Gubernur NTB itu sendiri," cecarnya.
Menurut Aji Man sapaannya, mustahil apabila PT SEG itu hanya memfasilitasi komunikasi. Pasti perusahaan tersebut terlibat dalam proses pendanaan maupun penerimaan sponsor dan pastinya swasta mencari keuntungan.
"Kami dari fraksi Demokrat sudah menyatakan sikap untuk mendalami persoalan ini dan tidak akan pernah terbuai," tegasnya kembali.
Dia tidak memungkiri bahwa peran pemerintah daerah memang ada di setiap event. Terlebih lagi MXGP merupakan event internasional.
Setiap event internasional maupun nasional pasti didukung karena ada geliat ekonomi, promosi daerah dan perhatian pemerintah pusat.
"Tapi sejauh mana peran kita, ya memfasilitasi kemudahan dalam perizinan, keamanan, ketersediaan transportasi, edukasi masyarakat dan perbaikan infrastruktur atau akses menuju arena," terangnya.
Namun, yang terjadi malah melibatkan ASN untuk membersihkan arena sirkuit. Menurutnya, jika membersihkan kota tidak masalah dikerahkan. Namun ini sudah masuk terlalu dalam.
Dia menyoroti kembali terkait SK yang diterbitkan Gubernur NTB dan pihaknya akan mendalami penggunaan anggaran MXGP saat evaluasi semester pemanfaatan dana APBD 2022.
"Peran dinas yang terlibat ini akan kami evaluasi sesuai mitra kerja masing-masing komisi. Apa saja yang dibangun di sana akan terlihat nantinya," ucapnya.
Tidak luput dari sorotan DPRD juga mengenai Surat Perintah Perjalanan ke Dinas (SPPD) selama gelaran MXGP dan juga keterlibatan komandan lapangan dalam menyiapkan sirkuit.
"Di sana kita lihat Ridwan terlibat langsung untuk penyiapan sirkuit. Kalau penyiapan infrastruktur di luar kami tidak mempermasalahkan," paparnya.(*)