Wakil Ketua DPRD Kritik Pembangunan Infrastruktur di Loteng

29 Juni 2022 21:00

GenPI.co Ntb - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), H Lalu Sarjana menilai pembangunan infrastruktur masih belum maksimal.

Padahal, jika melihat dari pembangunan mega proyek yang ada saat ini seharusnya infrastruktur di semua wilayah sudah di hot-mix semua, baik itu jalan kabupaten, jalan pariwisata, jalan desa serta jalan usaha tani.

“Jalan di Loteng bagian selatan, khususnya Desa Serage Kecamatan Praya Barat Daya belum tersentuh pemerintah," katanya, kepada GenPi.co NTB Rabu (29/6).

BACA JUGA:  Modalnya Cukup Ponsel, Kota Mataram Bakal Uji Coba KTP Digital

Melihat kondisi itu, dirinya merasa sangat prihatin terhadap masyarakat di desa tersebut. Bagaimana tidak, kondisi jalan yang berlubang tentu akan berdampak pada akses perekonomian, pendidikan dan juga kesehatan masyarakat setempat.

“Hal ini harus menjadi prioritas pemerintah kabupaten. Wajar saja jika masyarakat di sana merasa dianaktirikan jika dilihat dari infrastruktur yang ada saat ini,” ujarnya.

BACA JUGA:  IJU Kritik Pemprov NTB yang Bermain Abu-abu di MXGP Samota

Jika berbicara kaitannya dengan Dana Desa (DD), penggunaan porsi-porsi anggaran yang bersumber dari DD sudah diatur oleh pemerintah.

Menurutnya, hal itu tidak mungkin mereka gunakan untuk pembangunan ataupun perbaikan ruas jalan kabupaten. Bahkan untuk memperbaiki ruas jalan desa saja mereka masih kekurangan.

BACA JUGA:  Miliki Pergub Industri Industri Halal, NTB Didorong Bentuk KDEKS

“Di sinilah peran kami bersama selaku wakil rakyat untuk lebih memperhatikan kondisi masyarakat di bawah,” akunya.

Dikatakan, pembangunan infrastruktur di wilayah selatan, seperti Desa Serage, Pelambek dan Desa Kabul memang masih membutuhkan pembangunan yang maksimal.

Bahkan, hampir semua masyarakat merasa tersisih jika dibandingkan dengan pembangunan yang ada di wilayah utara dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika serta kawasan penyangga lainnya.

“Sebagai bentuk kekecewaannya, beberapa dari mereka melontarkan pertanyaan, apa syarat pindah ke Kabupaten Lombok Barat?. Ini penting sebagai catatan eksekutif agar segera melakukan perbaikan dan pemerataan pembangunan," tegas Politisi PKB ini.

Dia berharap kepada pemerintah kabupaten untuk lebih aktif turun ke lapangan. Artinya, pemerintah tidak hanya menerima laporan melalui instansi terkait, namun harus bisa merasakan secara langsung kondisi masyarakat di bawah.

“Semoga permasalahan seperti ini bisa segera terealisasi. Ini bagian dari tanggung jawab kita bersama demi kemajuan daerah,” terangnya.

Kendati demikian, Sarjana tidak menampik langkah-langkah pemerintah kabupaten dalam melakukan pemerataan pembangunan.

Sehingga, masyarakat diharapkan untuk tetap bersabar dan berikhtiar serta mendukung penuh pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan di semua bidang.

"Kami akui, pembangunan di gumi tastura era kepemimpinan Pathul-Nursiah sudah mulai nampak hasilnya. Tinggal beberapa tahapan saja untuk menciptakan pembangunan secara merata,” pungkasnya.(*)

Redaktur: Febrian Putra Reporter: Ahmad Sakurniawan

BERITA TERKAIT

Copyright © 2024 by GenPI.co NTB