GenPI.co Ntb - Kritik pedas dilontarkan oleh Anggota DPRD NTB Najamuddin Moestofa terkait penyelenggaraan MXGP Samota. Musababnya adalah mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) untuk menghadiri ajang ini.
Padahal, kata dia, ajang ini disebut merupakan bisnis murni. Sehingga cukup aneh bila harsu menyita perhatian para kepala dinas terlibat menyiapkan hingga berbulan-bulan.
Dia tegas menyebut bahwa pejabat baik Pemkab Sumbawa dan Pemprov NTB telah dikendalikan oleh perusahaan yakni PT Enduro Samota Gemilang (ESG).
Najamudin merasa heran dengan para pejabat yang sampai menginap berminggu-minggu di Samota untuk terlibat penuh membantu perusahaan swasta dan meninggalkan tugasnya sebagai abdi negara.
"Perusahaan yang menjalankan MXGP ini kan swasta. Jadi untuk apa pejabat Pemprov NTB begitu genit terlibat penuh sampai meninggalkan tugasnya. Toh juga keuntungannya nanti untuk perusahaan itu sendiri," katanya kepada GenPi.co NTB Jumat (24/6).
"Seandainya bukan anak gubernur yang menjalankan event ini, apakah perlakuannya bisa sama. Janganlah membodohi masyarakat dengan cara-cara seperti ini," sambungnya.
Dari penelusuran GenPi.co NTB PT ESG ini memiliki Direktur Utama Muhammad Iksan Zulkiflimansyah, kemudian Nafilah sebagai Head of General, Adila Prawesti Suseno sebagai Head of Administration, dan Muhammad Raehan Fadillah ifdial sebagai Head of Marketing Departemen.
Muhammad Iksan Zulkieflimansyah sendiri adalah putra dari Gubernur NTB Zulkieflimansyah.
Yang mengherankan lagi, kata dia, begitu mengkritisi MXGP ini mengapa pejabat Pemprov NTB yang kepanasan, harusnya yang menjawab dan mengklarifikasi adalah perusahaan itu sendiri.
"Saya melihat Gubernur NTB di akun Facebooknya mengklarifikasi pernyataan saya di media dengan menyebut pergerakan ekonomi. Ya, kalau swasta jelas keuntungannya untuk perusahaan itu sendiri," ujarnya.
"Mana ada perusahaan swasta tidak bicara keuntungan. Baru kali ini saya dengar swasta bicara kepedulian terhadap masyarakat," terangnya.
Dia pun bingung dengan sejumlah pejabat di Pemprov NTB yang seolah menyerang dia balik hanya karena mempertanyakan kejelasan sumber dana dan peruntukannya untuk apa.
"Orang-orang itu sudah dicuci otaknya sama Pemprov NTB ini. Kecuali, event ini dijalankan sama pemerintah ya tidak masalah. Untung saja saya angkat masalah ini agar terang benderang," terangnya.
Dia memberikan pandangan, beda halnya dengan event MotoGP yang terselenggara di Sirkuit Mandalika. Kalau itu sudah jelas gaungnya Pemerintah Pusat bekerjasama dengan Dorna.
"Uangnya mau dibuang ke laut pun itu tidak masalah karena CSR-nya jelas," tegasnya.
Najam pun menyebut, banyak yang tak paham duduk persoalan. Dia pun akan buka-bukaan terkait dasar aturan apa saja yang diduga dilanggar dalam gelaran MXGP Samota ini.
"Sebagai wakil rakyat mempertanyakan ini dan saya tidak menyinggung Pemprov waktu itu, melainkan perusahaan. Harusnya perusahaan itu dong yang jawab bukan gubernur," sindirnya.
Najamudin juga menduga ada aliran dana untuk MXGP yang sumbernya dari BUMD yakni Bank NTB ikut membiayai dan tentunya itu sebuah pelanggaran.
"Untuk itu, kami meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) mengaudit anggaran MXGP ini," pintanya.(*)