GenPI.co Ntb - Ribuan sapi di lima kabupaten yang ada di Pulau Lombok terjangkit oleh penyakit mulut dan kuku (PMK). Pemerintah diharapkan cepat mengambil langkah untuk menangani penyebaran wabah ini.
Anggota Dewan Udayana, sebutan untuk Anggota DPRD Provinsi NTB menilai pemerintah kurang cekatan dalam menyikapi penyebaran wabah ke ternak ini.
Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi meminta pemerintah lebih cekatan lagi dalam mengantisipasi penyebaran virus PMK.
Mori mengatakan, kasus PMK di Lombok yang kini mencapai lebih dari 10 ribu wajar terjadi mengingat populasi Sapi di NTB cukup banyak. Bahkan NTB termasuk pemasok daging nasional.
Namun, dalam mengatasi PMK itu mestinya Disnakeswan lebih bergerak cepat.
"Sapi yang terjangkit itu mestinya cepat dikarantina," ucapnya dilansir dari ANTARA.
Menurutnya upaya mengkarantina sapi-sapi yang terkena virus PMK tersebut, maka, penyebaran virus PMK tidak bakal terus-terusan terjadi.
"Di luar negeri malah langsung dimusnahkan dipotong kemudian dibakar," ujarnya.
Meski demikian, Mori menegaskan PMK ini bukan terjadi di NTB saja melainkan menjadi kasus nasional. Oleh karena itu, ia menyayangkan Pemprov NTB yang berdalih terbatas stok obat, apalagi hanya bisa menunggu vaksin dari pemerintah pusat. Harusnya Kadisnakeswan bisa pro aktif meminta bantuan dari pusat.
"Sangat disayangkan, kalau Kepala Dinasnya tidak bisa minta bantuan ke pusat. Nyebut obat terbatas ini alasan yang tidak tepat," imbuhnya.(*)